Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi menuai kecaman karena dugaan praktik pungutan liar. Kasus ini diungkap oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari PT Sangkuriang, Heni Aisawa. Dia mengaku diminta Rp450 juta saat hendak mengambil SK pengelolaan dapur MBG. Kejadian ini disampaikan dalam Podcast Prabu Centre 08. Ceritanya dimulai saat Heni mengajukan dapur MBG 3T sejak Januari 2026. Dapur MBG 3T sendiri adalah dapur untuk wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Setelah melalui prosedur, Surat Keputusan (SK) sudah diverifikasi dan ditandatangani pada 2 Februari oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tapi yang janggal, Heni justru diarahkan mengambil SK di hotel di kawasan Sentul, bukan di kantor resmi. Saat sampai di sana, dia diberi tahu bahwa SK-nya sudah diambil orang lain. Orang tersebut mengaku sebagai keponakan Kepala Badan Gizi Nasional. Jelas Heni kaget, karena dia sama sekali tidak mengenal orang tersebut.
Akhirnya Heni kembali ke kantor BGN untuk klarifikasi. Namun di sana, dia malah didatangi tiga orang tak dikenal. Mereka meminta Rp450 juta jika Heni ingin mengambil SK miliknya. Bahkan Heni diminta menyerahkan uang terlebih dulu sebelum SK diberikan. Permintaan untuk bertemu dengan sosok “keponakan pejabat” itu pun ditolak. Oknum tersebut menjanjikan kemudahan penerbitan SK jika uang dibayarkan. Modusnya jelas, mengaku punya koneksi orang dalam dan menawarkan jalan cepat. Merasa ada yang tidak beres, Heni akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak terkait.
Padahal secara prosedur, pengurusan SK MBG itu jelas dan transparan. Mulai dari pendaftaran, verifikasi lapangan, evaluasi administrasi, hingga penerbitan SK. Pengambilan SK pun seharusnya dilakukan di kantor resmi atau dikirim secara legal. Dan yang paling penting, proses ini umumnya gratis tanpa pungutan biaya. Jadi kalau ada yang menyuruh ambil SK di hotel atau meminta uang ratusan juta, itu patut dicurigai. Apalagi kalau membawa-bawa nama pejabat dan menawarkan jalur cepat. Itu sudah masuk pola klasik pungli dan penyalahgunaan wewenang.
Masalahnya, ini bukan satu-satunya persoalan dalam program MBG. Dari awal, program ini sudah diwarnai berbagai isu serius. Mulai dari makanan tidak layak, hingga kasus keracunan massal. Data menunjukkan, sepanjang 2025 ada lebih dari 12 ribu anak mengalami keracunan. Bahkan angka lain menyebut bisa mencapai 16 ribu korban. Di awal 2026 saja, jumlahnya sudah tembus ribuan kasus lagi. Belum lagi laporan makanan basi, kualitas rendah, hingga dugaan markup anggaran. Ada juga temuan potensi korupsi berdasarkan hasil survei lembaga independen. Artinya, masalah dalam program ini bukan hal kecil dan tidak bisa dianggap sepele.
Padahal kalau dilihat dari tujuannya, program MBG ini sebenarnya mulia banget. Banyak anak yang sebelumnya kesulitan makan, sekarang bisa dapat makanan setiap hari. Bahkan untuk sebagian anak, ini jadi satu-satunya makanan bergizi yang mereka punya. Nah, disinilah letak ironinya. Program yang harusnya jadi solusi, justru dirusak oleh oknum yang cari keuntungan pribadi. Mulai dari kualitas makanan sampai pungli ratusan juta. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan publik. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada program ini.
Jadi yang harus dibenahi itu bukan programnya, tapi pengawasannya. Pemerintah perlu memperketat sistem verifikasi dan distribusi, meningkatkan transparansi alur pengajuan dan penerbitan SK, membuka kanal pengaduan yang aman dan responsif, serta menindak tegas oknum yang bermain di dalamnya. Nggak cuma itu, masyarakat juga punya peran penting. Jangan ragu untuk melapor kalau menemukan kejanggalan. Karena semakin banyak yang peduli, semakin sempit ruang gerak oknum. Ingat, program ini bukan milik segelintir orang. Tapi untuk jutaan anak Indonesia yang butuh makan hari ini. Jadi jangan sampai niat baik dikalahkan oleh praktik kotor. Yuk awasi program MBG dengan ketat!
