Para tokoh di film dokumenter Dirty Vote nggak netral? Beneran? Jadi, belakangan ini lagi viral soal film Dirty Vote yang kontroversial. Film itu menampilkan 3 ahli hukum tata negara yang dianggap nggak netral. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka diduga punya kedekatan dengan Mahfud MD, salah satu calon wakil presiden! Jadi, ketika masih menjabat Menko Polhukam, Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum.
Tim dibentuk buat menjalankan beberapa tugas. Di antaranya menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasi kementerian atau lembaga terkait, dan mengevaluasi agenda prioritas. Nah, Bivitri, Zainal, dan Feri jadi bagian dari tim itu.
Btw buat yang belom tahu… Dirty Vote mengulas sudut pandang dari 3 pakar hukum tata negara terkait indikasi kecurangan pemilu 2024. Dirty Vote juga mengkritik Pemerintahan Jokowi yang dianggap melenceng dari konstitusi. Film itu juga diduga memojokkan paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Apa disampaikan dalam film Dirty Vote wajar jika memunculkan kontroversi.
Bayangin, film itu dirilis di masa tenang kampanye. Pembuat film ini jelas dengan sengaja ingin memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mungkin berharap dukungan terhadap Prabowo-Gibran bisa di downgrade melalui film itu. Meski begitu, Dirty Vote hanya merepresentasikan satu pandangan tertentu dari pihak-pihak yang punya kepentingan politik tertentu. Itu artinya, pandangan mereka tidak sepenuhnya netral dalam pertarungan politik di pilpres 2024.
Mungkin mereka bukan pendukung kandidat tertentu. Tapi kepentingan mereka setidaknya bertemu dengan kandidat tertentu untuk mendowngrade kandidat yang lain. Apapun itu, hakim terakhir ada di tangan masyarakat secara keseluruhan. Apakah film dokumenter politis itu mempengaruhi masyarakat sehingga mengubah peta elektabilitas kandidat yang berkompetisi? Jangan-jangan viralnya film Dirty Vote hanyalah badai dalam secangkir kopi.
Yuk, jadi pemilih yang cerdas!
