Sikap Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) ini tepat banget. Bisa dicontoh petinggi kampus lainnya. Jadi, sebagian guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM menyampaikan petisi yang disebut ‘Petisi Bulaksumur’ pada 31 Januari lalu. Isinya, kritik terhadap Presiden Jokowi yang dianggap sudah melakukan penyimpangan penyelenggaraan negara. Penyimpangan yang disinggung di antaranya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pilpres yang sedang bergulir.
Sebagai alumni UGM, kata petisi itu, Presiden Jokowi semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi. Petisi itu dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro. Nah, Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi, menanggapi petisi itu. Petisi itu, katanya, hanya mewakili sebagian warga kampus UGM dan alumni. Meski begitu, rektorat UGM tetap menyalurkan dan memfasilitasi aspirasi setiap warga kampus. Tapi, Andi menegaskan rektorat UGM dalam posisi netral.
“Secara kelembagaan, institusi ini harus tetap menjaga netralitas,” katanya. Presiden Jokowi sendiri sudah menanggapi petisi itu. “Itu hak demokrasi,” katanya saat kunjungan kerja di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah. Sikap yang ditunjukkan Rektorat UGM sudah tepat banget. Kampus, di satu sisi, harus memberi ruang bagi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi setiap warganya. Terlepas aspirasi itu mungkin berbeda atau bahkan berseberangan dengan aspirasi person-person tertentu di rektorat.
Meski begitu, di sisi lain, kampus juga harus bersikap netral dan berada di posisi tengah. Sebagai lembaga pendidikan, pandangan dan sikap kampus nggak boleh bias karena terkungkung aspirasi tertentu atau ideologi tertentu. Semoga semua kampus selalu jadi ruang yang aman untuk menyalurkan pandangan dan aspirasi ketika ruang-ruang publik lainnya dianggap kurang aman.
Yuk, kita jaga iklim demokrasi kita!
