Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bikin geger. Dia mengusulkan kebijakan vasektomi atau program Keluarga Berencana (KB) buat laki-laki jadi syarat nerima bantuan sosial (bansos). Ide ini disampaikan Dedi dalam acara “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di hadapan para pejabat kementerian dan kepala daerah tanggal 28 April kemarin. Tujuannya buat menekan angka kelahiran dan menurunkan kemiskinan.
“Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB,” katanya. “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi. Menurutnya, selama ini yang dapet bantuan kebanyakan keluarga miskin dengan anak buanyak. “Saya nemuin keluarga punya 22 anak, ada juga yang punya 16,” kata Dedi. Dia juga nyindir keluarga miskin yang malah milih operasi sesar pas lahiran. “Duitnya mending buat bangun rumah, kan?” Makanya dia bilang: “Udahlah, stop dulu bikin anak kalau belum mampu kasih nafkah yang layak!” Buat yang belum tahu, vasektomi itu prosedur kontrsepsi permanen pada laki-laki yang nggak ingin punya anak lagi.
Menurut Dedi, KB buat laki-laki kayak vasektomi itu penting karena selama ini KB cuma dibebanin ke perempuan. Dia pengen para suami juga bisa bertanggung jawab dalam urusan KB. Apalagi KB perempuan nggak selalu berhasil karena lupa minum pil KB atau nggak cocok sama hormonalnya. “Saya harapkan yang laki-lakinya, suaminya atau ayahnya, yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya,” jelas Dedi. Dedi bilang pemerintah provinsi akan kasih Rp 500 ribu sebagai insentif buat laki-laki yang bersedia vasektomi. Program ini, menurutnya, sudah mulai berjalan di beberapa wilayah, termasuk Bandung.
Tapi usulan Dedi ini menuai kritik. Ketua MUI Jawa Barat, KH Rahmat Syafei, bilang vasektomi haram. “Islam tidak membolehkan pemandulan secara mutlak tanpa alasan yang dibenarkan syariat,” katanya. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai kebijakan itu melanggar hak privasi dan hak atas tubuh orang. “Pemaksaan vasektomi tidak dibenarkan, apalagi dilakukan terhadap warga miskin demi menerima hak sosial mereka,” katanya. Menteri Sosial, Gus Ipul (Saifullah Yusuf), minta usulan itu dikaji lebih dalam, karena bansos tuh hak warga dan bagian dari jaminan sosial.
Dedi nanggepin kritik yang masuk. Dia bilang, vasektomi cuma salah satu opsi KB. Di luar vasektomi, ada prosedur lainnya. Misalnya pake kondom ketika berhubungan suami-istri supaya istri nggak hamil lagi. “Tinggal mau atau tidak. Jangan mau bikin anak, tapi tida mau tanggung jawab” katanya. Usulan Kang Dedi ini sebenernya masuk akal. Punya banyak anak buat warga yang sulit secara ekonomi itu nggak menguntungkan. Jangankan buat mikirin biaya pendidikan dan kesehatan anak. Buat makan sehari-hari aja nggak mencukupi. Boro-boro nabung buat masa tua. Akhirnya anak yang hidup dalam keluarga ini bakal terjebak dalam siklus kemiskinan berulang.
Untuk menghentikannya, pemerintah dituntut melakukan intervensi. Salah satunya melalui bansos. Tapi seberapa pun besarnya bansos, tetap nggak bakal cukup kalo warga nggak didorong buat mengurangi angka kelahiran. Karena itu, program KB harus diberlakukan lagi. Dalam program KB ini, bukan istri melulu dilibatkan, tapi juga suaminya. Dengan begitu, program KB ini sinergi dilakukan suami dan istri. Makanya KB tuh penting, terutama buat keluarga yang belum mapan.
Yang menarik, vasektomi bukan harga mati buat Dedi. Vasektomi cuma salah satu opsi. Intinya, warga perlu diedukasi tentang pentingnya menekan angka kelahiran demi hidup yang berkualitas. Yuk, bertanggungjawab demi hidup keluarga yang berkualitas!
