Isu kisruh penyelenggaran haji tahun 2024 terus berlanjut. Terbaru, Kementerian Agama (Kemenag) dianggap nggak menciptakan keadilan buat calon jemaah haji. Ini, misalnya, disampaikan Anggota DPR RI sekaligus Anggota Panitian Khusus (Pansus) Haji, Saleh P Daulay, di rapat Pansus Haji. Saleh mengaku kecewa sama penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut dia, ada jemaah yang harus bayar sampai Rp 1,1 miliar supaya bisa berangkat lewat jalur haji khusus.
“Ini adil nggak sih? Mau naik haji sekarang harus bayar semahal ini?” katanya. Anggota Pansus Haji yang lain juga menyoroti kejanggalan antrean jemaah haji yang berangkat lewat jalur haji khusus. Mereka bisa berangkat haji lebih cepat, tanpa harus mengantre lama. Akibatnya, jemaah yang udah lama nunggu malah kalah sama yang bisa bayar lebih banyak.
Terkait biaya haji yang disebut anggota pansus, Kemenag bilang cuma mengatur batas minimal biaya haji. Batas maksimalnya nggak diatur sama Kemenag. Karena itu, travel haji alias Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bisa narik biaya setinggi langit tanpa kontrol. Kemenag juga menjawab soal jemaah yang harusnya baru berangkat tahun 2030-an, tapi bisa langsung berangkat tahun ini. Kemenag bilang, itu karena banyak jemaah di antrean nggak siap dan karena itu travel mengisi kuota dengan yang siap.
Isu kisruh penyelenggaraan haji harus terus dibuka dan dicari jalan perbaikannya. Supaya kesalahan yang sama nggak selalu terulang setiap tahun. Haji adalah ibadah yang seharusnya bisa diakses semua orang. Bukan cuma mereka yang bisa bayar paling mahal. Karena itu, penyelenggaran ibadah haji harus lebih transparan, adil, dan nggak merugikan jemaah yang lemah secara ekonomi.
Yuk, kita kawal pansus haji!
