Parlemen Austria resmi mengesahkan undang-undang yang melarang siswi di bawah usia 14 tahun mengenakan jilbab di sekolah. Keputusan ini diambil lewat voting di Dewan Nasional pada Kamis, 11 Desember lalu, dan didukung mayoritas anggota parlemen lintas partai. Nah, aturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Februari 2026 mendatang. Ini bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026/2027.
Dalam undang-undang itu, siswi di bawah 14 tahun dilarang memakai penutup kepala yang “menutupi kepala sesuai tradisi Islam” di semua sekolah. Baik negeri maupun swasta, di seluruh Austria. Tapi ada pengecualian jika kegiatan sekolah berlangsung di luar area sekolah. Pelanggaran aturan ini bakal dikenai sanksi denda yang cukup besar loh. Yaitu mulai dari 150 Euro (sekitar Rp2,9 juta) hingga 800 Euro (sekitar Rp15,6 juta). Pemerintah Austria memperkirakan sekitar 12.000 anak perempuan akan terdampak kebijakan ini.
Pemerintah berdalih aturan ini dibuat demi ‘’melindungi’’ anak-anak. Menteri Integrasi Austria, Claudia Plakolm dari Partai Rakyat konservatif (ÖVP), bilang jilbab sebagai “simbol penindasan”. Dia menilai regulasi ini perlu untuk menjaga kesejahteraan anak. Menteri Pendidikan Christoph Wiederkehr dari partai liberal “The New Austria and Liberal Forum” (NEOS) juga mendukung. Dengan alasan banyak anak perempuan berada di bawah tekanan keluarga atau lingkungan untuk mengenakan jilbab atas nama agama. Partai sayap kanan Freedom Party of Austria (FPÖ), yang sejak lama mendorong larangan serupa juga ikut mendukung. Mereka mengaitkan isu ini dengan imigrasi massal serta apa yang mereka sebut sebagai “Islam politik”.
Dalam penerapannya, pemerintah akan memberlakukan periode awal berupa masa sosialisasi. Pada tahap ini, aturan akan dijelasin kepada guru, orang tua, dan murid tanpa langsung menjatuhkan hukuman. Nah, setelah masa itu berakhir, barulah sanksi denda diberlakukan. Terutama kepada orang tua jika anaknya berulang kali melanggar aturan. Guru sendiri nggak dibebani tanggung jawab langsung untuk menegakkan larangan. Tetapi hanya wajib melaporkan pelanggaran kepada pihak sekolah.
FYI, sebenarnya, ini bukan kali pertama Austria mengeluarkan kebijakan serupa. Pada 2019, Austria pernah melarang jilbab bagi anak di bawah 10 tahun di sekolah dasar. Tapi, pada 2020, Mahkamah Agung Austria membatalkan aturan itu karena dinilai diskriminatif terhadap umat Islam. Dan juga melanggar prinsip netralitas agama negara. Kini, pemerintah mengklaim undang-undang baru ini telah diperkuat secara hukum dan mereka telah “melakukan yang terbaik” agar aturan ini bisa bertahan jika diuji di pengadilan.
Meski demikian, penolakan terhadap kebijakan ini sangat kuat guys. Partai Hijau Austria (The Greens) menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara tegas menolak. Wakil pemimpin fraksi Hijau, Sigrid Maurer, memperingatkan bahwa aturan baru ini sangat mirip dengan larangan yang dibatalkan pada 2020. Ia juga menyebut pemerintah sebenarnya udah tahu bahwa undang-undang ini berpotensi dibatalkan lagi. Komunitas Agama Islam Austria (IGGÖ) juga langsung bereaksi keras dan menyatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai aturan ini bermasalah secara konstitusional dan melanggar hak asasi manusia.
IGGÖ negasin bahwa mereka menolak pemaksaan penggunaan jilbab. Tetapi berkewajiban membela hak anak-anak yang mengenakannya secara sukarela. Menurut mereka, larangan ini justru membahayakan kohesi sosial karena berisiko menstigmatisasi dan meminggirkan anak-anak Muslim. Kelompok HAM internasional seperti Amnesty International ikut mengkritik. Amnesty menilai larangan ini akan memperburuk iklim rasisme dan Islamofobia terhadap Muslim di Austria. Sejumlah pengacara dan pendidik Muslim juga menyatakan siap menantang aturan ini di Mahkamah Konstitusi.
Banyak ahli hukum menilai justifikasi pemerintah masih lemah. Serta peluang aturan ini untuk bertahan dalam uji materi terbilang kecil. Ini karena dianggap mengulang kebijakan yang udah pernah dibatalkan sebelumnya. Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi dan Islamofobia di Austria. Undang-undang ini diusulkan sama koalisi pemerintahan yang terdiri dari tiga partai sentris dan mendapat dukungan politik yang kuat di parlemen. Tapi di masyarakat sipil dan komunitas Muslim, penolakan terhadap aturan ini sangat keras.
Intinya, Perdebatan tentang hak beragama versus sekularisme di sekolah emang selalu sensitif. Di satu sisi, pemerintah bilang ini buat perlindungan anak dan perkembangan pribadi mereka. Di sisi lain, komunitas Muslim merasa hak dasar mereka buat beribadah dilanggar. Yang jelas, Austria sekarang jadi salah satu negara Eropa yang punya aturan paling ketat soal pakaian keagamaan di sekolah. Kita tunggu aja gimana perkembangan selanjutnya… Apakah aturan ini bakal bertahan atau dibatalkan lagi kayak tahun 2020 lalu?
