Masih inget film “Dirty Vote” yang sempat viral banget pas Pemilu 2024? Yup, film itu dulu rilis H-3 sebelum hari pencoblosan. Nah, sekarang muncul lagi sekuelnya berjudul “Dirty Vote II O3”, yang tayang di kanal YouTube Dirty Vote tanggal 20 Oktober 2025. Film ini masih disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan diproduseri oleh DV Production 2025.
Durasinya? Panjang banget, 4 jam penuh. Sama kayak edisi pertama, film ini masih menampilkan tiga pakar yang memandu film, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Tapi kali ini ada tambahan tokoh baru, yaitu Bhima Yudhistira, pakar ekonomi dari lembaga riset Celios. Bhima hadir buat ngasih perspektif ekonomi dari pemerintahan Prabowo–Gibran selama setahun terakhir.
Kalau di film pertama para pakar bahas soal dugaan kecurangan pemilu, kali ini fokusnya beda. Dirty Vote II O3 nyorot sistem politik dan arah kekuasaan yang dibangun setelah Prabowo–Gibran resmi menjabat. Konsepnya masih sama kayak sebelumnya: para pakar ngobrol, bedah isu, dan ngasih analisis soal kondisi politik nasional. Tapi bedanya, film ini bukan lagi ngomongin pemilu yang diduga “kotor”, tapi lebih ke gimana kekuasaan dijalankan setelah pemilu.
Para pakar di film ini menilai selama setahun terakhir, pemerintahan Prabowo–Gibran punya pola arah politik yang mereka sebut dengan istilah “3O”, otot, otak, dan ongkos. Nah, istilah “3O” inilah yang kemudian jadi judul filmnya: Dirty Vote II O3. Menurut mereka, arah politik “otot” kelihatan dari kecenderungan pemerintahan yang mulai menunjukan semangat militerisme, kayak khawatir banget sama gerakan masyarakat sipil. Arah politik “otak” maksudnya gimana partai-partai politik dan parlemen dikondisikan biar nggak ada oposisi yang bener-bener kritis. Sedangkan “ongkos” merujuk ke hubungan antara kekuasaan dan para konglomerat yang diduga ikut menopang program-program besar pemerintah.
Secara garis besar, film ini nyoba nunjukin gimana kebijakan, struktur kekuasaan, dan strategi pemerintahan dipakai buat mengkonsolidasi pengaruh politik pasca pemilu. Para pakar bahkan nyebut, pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir tuh kayak “khawatir sama rakyatnya sendiri”, terlalu fokus menjaga kekuasaan, bukan membangun kepercayaan. Tapi perlu dicatat juga nih, film ini nggak bebas dari sikap politik.
Dandhy Dwi Laksono, sang sutradara, udah dikenal sebagai jurnalis dan aktivis yang kritis banget terhadap Pak Jokowi dan pemerintahannya sejak periode kedua. Bivitri, Feri, dan Zainal juga termasuk akademisi yang sering tampil di forum publik dengan pandangan oposisi terhadap kebijakan Pak Jokowi, terutama soal pelemahan KPK, politik dinasti, dan revisi UU kontroversial. Bhima Yudhistira pun dikenal sebagai ekonom yang vokal mengkritik kebijakan ekonomi era Pak Jokowi, seperti utang besar dan ketergantungan pada investor besar. Jadi bisa dibilang, film ini lahir dari kelompok intelektual yang memang dari dulu punya sikap politik berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan sekarang, secara natural, juga kritis terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran yang dianggap sebagai “kelanjutan politik Pak Jokowi.
Reaksi public terbelah dua. Sebagian orang mendukung film ini karena dianggap berani, kritis, dan membuka mata soal arah demokrasi Indonesia. “Saya dukung, semoga siapapun yang terlibat dalam pembuatan film ini selalu selamat, panjang umur perjuangan” tulis seorang netizen. “Durasinya sereem, 4 jam, sebanyak itukan masalah di negeri ini?” tulis netizen lain. Tapi di sisi lain, ada juga yang tidak suka. Menurut mereka, film ini cenderung mengarahkan opini publik dan terlalu nyerang pemerintah baru. “Ketika suasana politik dan keamanan dalam negeri lagi adem ayem, muncul lah hal semacam ini” tulis seorang netizen. “Sebegitu takutnya kah dgn pemerintahan pak prabowo ? Dari sebelum sampai sudah menjabat, orang-orang ini yang berusaha membangun opini buruk tentang pak prabowo”‘ tulis yang lain.
Ya, pada akhirnya perdebatan soal film ini balik lagi ke penontonnya masing-masing. Film dokumenter kayak Dirty Vote ini emang nggak bisa dilepas dari sudut pandang pembuatnya. Tapi juga nggak bisa langsung di-judge mentah-mentah. Di era informasi yang serba cepat, tugas kita sebagai penonton tuh cuma satu: cerna dengan kepala dingin, lihat dari dua sisi, dan pikir pakai akal sehat. Karena seberapa “dirty” pun politik negeri ini, yang bisa bersihin ya cuma rakyatnya, kalau mau tetap kritis dan melek politik. Menurut anda gimana? Coba komen di bawah ya!
