Waduh, Lembaga Pendidikan Islam kok menindas guru ya? Ini diungkapkan oleh akun Instagram @tahukah.km. Salah satu tulisan di sana bilang sekolah Islam sekarang bergaya Kapitalisme baru. Katanya, sekolah-sekolah Islam itu gedungnya mentereng, fasilitasnya wah, tapi nasib para gurunya justru memprihatinkan. Bayangin, di dalam sekolah berlabel Islam yang harusnya jadi contoh keadilan sosial, malah ada kesenjangan gila-gilaan antara kemewahan gedung dengan kesejahteraan pekerjanya.
Postingan @tahukah.km ini langsung menuai banyak respons dari para netizen yang sebagian besar setuju. Salah satu netizen berkomentar: “Bener banget! Sekolah Islam sekarang SPP-nya puluhan juta, tapi guru honorer digaji cuma sejutaan. Ini mah bisnis bukan pendidikan.” Ada juga yang bilang: “Gue kerja di sekolah Islam swasta, gaji gue 2,5 juta tapi SPP murid 5 juta per bulan. Ke mana duitnya coba?” Fenomena ini lagi jadi sorotan.
Sekolah-sekolah Islam yang dulunya identik dengan pesantren sederhana dan ikhlas, sekarang banyak yang bertransformasi jadi institusi komersial dengan biaya selangit. Uang pangkal bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, SPP bulanan jutaan, belum lagi berbagai pungutan lainnya. Gedung-gedungnya dibangun megah dengan arsitektur modern, ada kolam renang, lapangan golf mini, bahkan ada yang punya studio broadcasting sendiri. Semua fasilitas itu dijual sebagai nilai tambah untuk menarik minat orang tua yang mampu secara finansial.
Tapi di balik kemewahan tersebut, ada fakta kelam yang jarang diungkap, yaitu nasib para guru dan tenaga pendidik. Banyak guru honorer di sekolah-sekolah Islam swasta ini yang hanya digaji Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan. Bahkan ada yang jauh lebih rendah, hanya Rp200 ribu hingga Rp1 juta. Bahkan, sebagian guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti jualan online atau jadi ojek online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kontrasnya benar-benar mencolok. Gedung sekolah megah bak istana, tapi gurunya hidup pas-pasan. Padahal beban kerja mereka sama beratnya dengan guru PNS yang gajinya jauh lebih tinggi.
Apalagi menurut riset IDEAS dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa, sekitar 74% guru honorer bergaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ironisnya, biaya SPP yang dibayar siswa per bulan bisa 3-5 kali lipat dari gaji guru yang mengajar mereka. Beberapa netizen juga menyoroti bahwa sekolah Islam sekarang lebih fokus pada branding dan marketing daripada substansi pendidikan. “Sekolah Islam sekarang kayak perusahaan startup. Yang dipikirin branding, fasilitas kece, tapi lupa sama kesejahteraan SDM-nya,” kata salah satu komentar.
Sistem kapitalis memang telah mengubah paradigma pendidikan dari pelayanan publik menjadi komoditas bisnis. Lembaga pendidikan dipandang sebagai lahan investasi yang harus menghasilkan keuntungan maksimal. Sekolah tersekan berlomba-lomba membangun citra eksklusif dengan fasilitas mewah untuk menarik segmen pasar orang kaya. Sementara guru dan tenaga pendidik diperlakukan seperti “SDM murah” yang bisa dieksploitasi dengan gaji minimal.
Padahal dalam sejarah Islam, para guru dan ulama sangat dihormati dan diberi gaji yang layak oleh negara. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji guru mencapai 15 dinar per bulan. Yang kalau dikonversi ke nilai sekarang sekitar Rp86 juta. Ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap profesi pendidik.
“Kalau gurunya aja digaji seadanya, gimana mereka bisa ngajar dengan hati? Ujung-ujungnya yang rugi juga siswanya,” tulis salah satu netizen. Komentar lain menambahkan: “Pendidikan Islam harusnya nggak cuma ngajarin agama, tapi juga praktekin nilai-nilai Islam. Kalau sekolahnya sendiri zalim ke pegawainya, gimana mau ngajarin keadilan?” Beberapa netizen juga mengajak untuk lebih kritis dalam memilih sekolah. “Jangan terpesona sama gedung mewah dan fasilitas wah. Tanyakan juga kesejahteraan gurunya. Itu lebih penting,” saran salah satu komentar.
Lembaga pendidikan Islam seharusnya jadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, bukan malah jadi ajang kapitalisasi. Guru adalah ujung tombak pendidikan yang mencetak generasi masa depan. Kalau guru nggak sejahtera, gimana mereka bisa fokus mendidik dengan sepenuh hati? Kesejahteraan guru harus jadi prioritas, bukan sekadar jargon. Sebab pada akhirnya, kualitas pendidikan nggak ditentukan dari seberapa megah gedungnya, tapi dari seberapa baik gurunya mengajar dan membimbing siswa. Guru berhak sejahtera, siswa berhak pendidikan berkualitas, tanpa harus ada yang dizalimi!
