Bahlil bilang 93% listrik Aceh bakal nyala Minggu, 7 Desember lalu. Sayangnya pernyataan Bahlil itu blunder dan bikin kecewa masyarakat. Karena nyatanya, ucapan yang seakan-akan laporan itu ternyata cuma kekeliruan dan kebohongan semata.
Pernyataan ini disampaikan langsung di depan Presiden Prabowo saat meninjau jembatan di Bireuen. Waktu Presiden nanya “Lampu menyala sudah cepat?”, Bahlil langsung jawab pede banget. “Malam ini nyala, Pak, semua, malam ini. Seluruh Aceh, 93%, malam ini Aceh semua nyala, Pak”, jawabnya.
Masalahnya, janji ini nggak kejadian. Sampai hari-hari berikutnya, warga tetap gelap-gelapan, pemadaman bergilir masih terjadi, dan beberapa wilayah bahkan belum tersentuh sama sekali. Di lapangan, yang dirasain masyarakat justru kebalikannya dari klaim yang diumumkan pemerintah.
Dari sisi publikasi resmi, narasi itu juga disampaikan lewat siaran pers Kementerian ESDM. Bahkan tercatat ada 1.061.106 pelanggan disebut sudah menikmati listrik kembali. Secara publikasi resmi, kesannya sudah hampir selesai.
Dari sisi data awal PLN, memang ada optimisme pemulihan cepat. Tapi kemudian muncul pernyataan dari Pemerintah Aceh yang justru mengklarifikasi bahwa situasinya jauh dari 93%. Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pemulihan jaringan listrik menengah baru 60–70%, bahkan khusus Banda Aceh hanya 35–40%. Dia lalu ingetin bahwa informasi keliru bisa memicu amarah warga dan resistensi terhadap petugas PLN yang sedang bekerja. “Ini menyangkut psikologi korban dan kepercayaan masyarakat. Semua pihak harus bijak. Cintai Aceh,” ujarnya.
Di lapangan, warga terdampak benar-benar merasa dibohongi. Seorang korban di Aceh Tamiang bernama Sumiyati bahkan marah, “Itu bohong semua. Kami dalam kegelapan semua.” Reaksi keras juga datang dari Relawan Listrik Untuk Negeri. Teuku Yudhistira menyebut klaim 93% itu sebagai ‘prank terhadap korban bencana’. Bahkan meminta Presiden memecat Bahlil dan Dirut PLN karena dianggap melakukan ‘kebohongan publik’ yang menyakitkan. “Sungguh sangat menjijikkan apa yang sudah kalian lakukan,” ucapnya dengan nada mengecam.
Akhirnya Bahlil dan PLN muncul minta maaf. Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, mengaku sumber angka 93% itu memang berasal dari laporan PLN sendiri tapi ternyata jauh dari realisasi di lapangan. Katanya proses pemulihan jauh lebih berat dari perkiraan. Masih ada wilayah terisolasi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, sampai Aceh Tengah.
Lalu kenapa kritiknya keras banget? Pertama, karena pernyataan ini diucapkan di hadapan Presiden dan dipublikasikan resmi, jadi ekspektasinya otomatis tinggi. Kedua, warga Aceh lagi dalam situasi trauma bencana, jadi janji 93% punya dampak psikologis besar. Ketika janji itu meleset, rasa kecewanya kolektif. Ketiga, reputasi Bahlil memang udah jadi sorotan sebelumnya. Dalam survei Celios, skor kepercayaannya sempat negatif dan dia termasuk menteri dengan persepsi publik terburuk.
Jadi begitu ada satu blunder besar, efek reputasinya langsung dobel. Walaupun permintaan maaf sudah disampaikan, sebagian warga tetap merasa disakiti. Di saat mereka masih hidup di tenda pengungsian dalam gelap, kabar di TV dan medsos bilang “93% sudah nyala”. Buat mereka, itu bukan sekadar salah angka tapi soal rasa dihargai.
Menurut kami di Gerakan PIS, kasus ini bukan sekadar salah komunikasi teknis, tapi soal bagaimana negara hadir secara empati. Dalam kondisi bencana, informasi publik harus jujur, sensitif, dan nggak terburu-buru memberi janji. Apalagi kalau janji itu bisa mempengaruhi psikologi korban dan rasa percaya pada negara. Komunikasi yang keliru bukan cuma bikin salah paham, tapi bisa memicu kemarahan, frustasi, bahkan bahaya buat petugas lapangan.
Karena itu kami mendorong evaluasi komunikasi pemerintah, perlindungan warga terdampak, dan pemulihan berbasis transparansi. Karena di tengah kondisi darurat, yang paling penting bukan sekadar listrik menyala, tapi rasa aman dan rasa dihargai yang seharusnya nggak ikut “padam”. Yuk, jadi pejabat publik bijak!
