Pemerintah daerah Sumba Timur keren banget. Mereka bikin kebijakan yang memberi perhatian ke warga penghayat Marapu soal akses pendidikan. Itu artinya, warga penghayat Marapu nggak lagi ngerasa sebagai ‘anak tiri’ di Sumba Timur. Jadi, baru-baru ini Bupati Sumba Timur nerbitin peraturan bupati tentang layanan pendidikan bagi Penghayat Marapu. Buat yang belum tahu, Marapu itu sistem kepercayaan yang penting dalam budaya Sumba Timur.
Dalam sistem kepercayaan Marapu, Tuhan, manusia, dan alam semesta saling terhubung dan bagian dari satu kesatuan spiritual. Dalam praktek ibadahnya, penghayat Marapu nyembah Tuhan melalui perantara roh nenek moyang atau leluhur. Kata Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing, kebijakan itu jadi bukti nyata kehadiran negara buat menuhin hak-hak sipil semua warga. Tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Umbu Remi, Pengurus Marapu, mengapresiasi kebijakan Bupati Sumba Timur ini. Dia berharap aturan ini bisa mempermudah akses layanan pendidikan buat penghayat Marapu sehingga setara dengan agama lain di Indonesia.
Asal tahu aja nih, sebelumnya nasib warga penghayat kepercayaan itu kaya anak tiri di negeri sendiri. Bayangin, mereka nggak boleh nyantumin nama kepercayaannya di kolom agama KTP dan Kartu Keluarga. Dalam soal pendidikan, anak warga penghayat nggak diberi mata pelajaran Pendidikan Agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Boro-boro pengajar dan buku teks resmi. Itu dialami bukan cuma warga penghayat Marapu, tapi semua warga penghayat kepercayaan.
Belakangan, nasib warga penghayat kepercayaan jadi lebih baik. Itu terutama setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Pada intinya, dua produk regulasi itu nempatin warga semua penghayat kepercayaan sejajar sama warga kelompok lainnya. Pendidikan Kepercayaan Marapu sudah dijalanin di enam sekolah di Sumba Timur sejak Agustus 2022. Begitu juga kurikulum, buku teks resmi, dan pengajar. Mudah-mudahan kebijakan Bupati Sumba Timur itu dicontoh kepala daerah lainnya ya, buat ngehormatin keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Stop diskriminasi penghayat kepercayaan!
