Sedih banget nasib Jemaat Gereja Allah Baik (GAB) Damai Sejahtera di Jombang, Jawa Timur. Gereja mereka disegel Pemkab Jombang pada 19 Agustus lalu. Akibatnya, para jemaat terpaksa ngadain ibadah rutin setiap Minggu di teras Ruko mulai 25 Agustus kemarin. Para jemaat terlihat duduk beralaskan tikar sambil khusyuk mendengarkan khotbah yang disampein pendeta. Sementara untuk para jemaat lansia disediakan kursi.
Saat berdoa, para jemaat berharap agar gedung gereja yang biasa digunakan untuk beribadah bisa dibuka lagi. Menurut Pendeta Paulus Heri Susanto, penyegelan kompleks ruko itu diduga karena adanya polemik antara Pemkab Jombang dan penyewa ruko.
Btw, kompleks ruko itu milik Pemkab Jombang yang disewa ke pihak lain, termasuk disewa GAB Damai Sejahtera. Dengan penyewa ruko yang mana Pemkab Jombang berpolemik, nggak dijelaskan secara detail. Tapi, Pemkab Jombang menyegel kompleks ruko itu sebagai bagian dari upaya penyelamatan aset daerah. Masalahnya, nggak ada solusi dari Pemkab Jombang untuk para jemaat GAB. Pendeta Heri bilang jemaat GAB saat ini sudah ada 50 orang dengan berbagai agenda ibadah. Di antaranya, Ibadah Minggu jam 9 pagi, Ibadah Jemaat Wanita setiap Senin jam 6 sore, Doa Puasa setiap Selasa, Kebaktian Umum setiap Rabu jam 6 sore.
Semua agenda itu jadi terhambat karena adanya penyegelan ruko. Pendeta Heri berharap ruko yang disewanya itu bisa dibuka lagi sehingga para jemaat bisa beribadah dengan nyaman. Apa yang dilakukan Pemkab Jombang jelas nggak menunjukkan ciri pemerintahan yang melayani. Pemkab Jombang seolah menutup mata dengan kondisi jemaat yang nggak bisa mendapatkan haknya untuk bebas beribadah dengan layak. Seharusnya Pemkab Jombang tetap membuka ruko yang disewa jemaat GAB sebagai rumah ibadah. Atau, sediakan tempat ibadah di lokasi lain yang terjangkau, seperti kantor perwakilan Kementerian agama.
Bagaimana pun Jombang adalah tempat kelahiran almarhum Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh toleransi. Jangan sampai kebijakan Pemkab Jombang itu mencemari nama harum Gus Dur. Dan yang terpenting, semoga apa yang dilakukan Pemkab Jombang ini nggak ada kaitannya dengan pilkada ya.
Buat yang belum tahu, ada pola yang cukup umum setiap pilkada, yaitu meningkatnya aksi intoleransi yang dilakukan pemerintah daerah. Biasanya dalam bentuk kebijakan yang menyenangkan mayoritas, tapi di sisi lain diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mendapat dukungan suara dari mayoritas agar menang dalam pilkada. Jangan sampai kebijakan Pemkab Jombang yang berdampak buruk pada jemaat GAB itu dicurigai punya motif politis. Wahai Pemkab Jombang, jadilah abdi masyarakat yang melayani dan non-diskriminatif!
