Pernyataan Immanuel Ebenezer atau Noel soal potensi “1998 Jilid 2” bikin heboh. Sorotan itu muncul setelah Noel divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terjerat kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Usai sidang, Noel menyampaikan sejumlah peringatan politik kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Noel, pada Juni hingga Juli 2026 berpotensi terjadi eskalasi politik yang bisa berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. Ia mengklaim konsolidasi kelompok sipil, mahasiswa, dan buruh sudah matang. Karena itu, menurutnya, “1998 Jilid 2” hanya tinggal menunggu pemicu dan momentum yang tepat.
Noel juga menyinggung kondisi ekonomi yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menyebut penguatan dolar dan melemahnya pasar saham sebagai gejala yang bisa memicu gejolak sosial jika tidak diantisipasi. Selain memberi peringatan, Noel juga menyarankan agar Prabowo memperkuat hubungan dengan kawan-kawan strategis yang loyal. Menariknya, ia menyebut PDIP dan kelompok Rizieq Shihab sebagai kekuatan politik yang memiliki loyalitas tinggi. Pernyataan inilah yang kemudian memicu banyak pertanyaan. Sebab, Noel bukanlah sosok yang sejak awal berada di luar pemerintahan. Ia pernah menjadi bagian dari kekuasaan dan menikmati posisi penting di dalam pemerintahan. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa peringatan sekeras ini baru disampaikan setelah dirinya tersandung kasus hukum.
Publik juga mempertanyakan dasar pernyataannya ketika membandingkan situasi saat ini dengan Reformasi 1998. Sebab, krisis 1998 terjadi dalam kondisi yang sangat kompleks. Saat itu Indonesia menghadapi krisis moneter, kerusuhan di berbagai daerah, hilangnya kepercayaan publik, serta melemahnya legitimasi politik pemerintah yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade. Pertanyaannya, apakah kondisi Indonesia saat ini benar-benar sudah berada pada titik yang sama? Membandingkan situasi sekarang dengan 1998 tentu membutuhkan data dan argumentasi yang kuat, bukan sekadar prediksi politik.
Yang juga menjadi sorotan adalah pernyataan Noel soal loyalitas politik. Selama bertahun-tahun, Noel dikenal sebagai salah satu loyalis Jokowi yang cukup vokal. Ia aktif membela pemerintah dan kerap mengkritik kelompok oposisi. Ketika Jokowi mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Noel juga berada di barisan yang sama. Artinya, perpindahan posisi politik Noel ke kubu Prabowo sulit dipisahkan dari faktor Jokowi. Karena itu, muncul tanda tanya ketika Noel menempatkan PDIP sebagai salah satu kelompok yang paling loyal kepada Prabowo. Padahal publik mengetahui hubungan Jokowi dan PDIP sudah tidak sejalan seperti dulu. Sementara Prabowo sendiri berkali-kali menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi. Karena itu, wajar jika sebagian publik mempertanyakan dasar penilaian Noel. Bahkan ada yang menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan kesan adanya upaya mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi, terlebih lagi pernyataan itu muncul ketika Noel sedang menghadapi persoalan hukum.
Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah tentu sah dan penting. Namun kritik seharusnya dibangun di atas data, fakta, dan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar prediksi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Karena itu, publik berhak bertanya apakah pernyataan Noel murni sebuah peringatan politik atau bagian dari manuver politik setelah dirinya tersandung kasus hukum. Noel, stop jualan narasi 98 Jilid 2!
