Gara-gara posting menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di TikTok, seorang ibu malah dilaporkan ke polisi. Yang melaporkan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aulia 2 di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Akun yang dilaporkan adalah TikTok @dyputri_. Lewat akun itu, dia upload video yang nampilin isi paket MBG yang dia terima di hari itu. Di video tersebut terlihat menu seperti jeruk santang, singkong goreng, dan tahu bakso. Video itu bernuansa sindiran, karena menilai menu tersebut kurang variatif atau nggak sesuai ekspektasi.
Postingan itu langsung ramai, jadi bahan gunjingan netizen. Banyak yang ikut komentar soal kualitas menu MBG yang dinilai “kureng”. Nah, pihak SPPG Aulia 2 merasa dirugikan. Menurut Humas SPPG Aulia 2, Haryono, unggahan itu dilakukan berulang kali dan memicu opini publik yang dianggap mencoreng nama baik mereka. Bahkan katanya, mereka sampai dapat teguran dari atasan gara-gara video itu viral. Mereka juga negesin, nggak ada laporan keracunan atau keluhan kesehatan dari penerima manfaat.
Karena merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, akhirnya mereka melaporkan akun itu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Polres Bojonegoro sudah menerima laporan itu. Saat ini kasusnya masih tahap penyelidikan. Polisi akan memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Opsi mediasi juga masih terbuka kalau kedua pihak mau damai.
Netizen pun ramai-ramai berkomentar. “Kalau sampai dipenjara, netizen se indonesia akan menunjukan kekuatan jarinya” tulis seorang netizen. “BUKANNYA MEMPERBAIKI MALAH GA TERIMA” tulis netizen lain. “Kenapa ya semakin di kritik, kok ya sulit muhasabah instrospeksi diri” tulis yang lain.
Nah, dari sini muncul pertanyaan penting: gimana sih seharusnya pengelola program publik merespons kritik? MBG itu program pemerintah yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Artinya, pengelolaannya harus dijaga dengan amanah, transparan, dan terbuka. Kalau ada kritik soal menu, harusnya itu jadi bahan evaluasi. Dalam program publik, kritik itu bagian dari kontrol sosial. Apalagi ini pakai anggaran negara, wajar dong kalau masyarakat ikut ngawasin dan komentar. Kalau setiap kritik dibalas laporan polisi, kesannya jadi kayak pembungkaman. Alih-alih meredam polemik, tindakan tersebut justru bisa memperbesar sorotan publik. Orang bisa bertanya-tanya: ada apa sih sampai kritik aja nggak boleh?
Program sebesar MBG pasti nggak luput dari tantangan, distribusi, kualitas bahan, variasi menu, dan lain-lain. Justru kritik itu penting supaya programnya terus berkembang dan nggak stagnan. Tanpa kritik, evaluasi bisa mandek. Coba bayangin kalau netizen ramai-ramai unggah menu MBG dari berbagai daerah yang dianggap kurang. Kalau semuanya dilaporkan ke polisi, ruang dialog bisa mati. Yang ada bukan diskusi soal perbaikan gizi, tapi ketakutan buat bersuara. Dan itu jelas nggak sehat buat program publik.
Pada akhirnya, menjaga amanah MBG itu bukan cuma soal menjaga nama baik lembaga. Tapi soal memastikan manfaatnya benar-benar optimal buat penerima. Kritik yang membangun itu bagian dari proses perbaikan. Yuk jangan jadi pribadi yang anti kritik!
