Wisuda bagi murid TK dan SD akan dilarang di Jawa Barat. Arah kebijakan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sejumlah kesempatan. Misalnya, saat Dedi berbincang dengan Bupati Bandung, Dadan Supriatna, pada hari kedua acara retreat di Magelang, 22 Februari lalu. Dalam kesempatan itu, Dedi mendorong Dadan menghapus wisuda TK dan SD di Kabupaten Bandung.
“Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang nggak relevan sama pendidikan minta dihapus,” kata Dedi ke Dadan di salah satu video di akun Instagram Dedi. “Pak Bupati berani nggak?” lanjut Dedi. Dadan pun menjawab siap mendukung kebijakan itu.
Arah kebijakan yang sama juga disampaikan Dedi ketika berjalan kaki sekaligus olahraga santai di tengah kegiatan retret di Magelang. “Ada pertanyaan, Kang Dedi kalau TK, SD, SMP … dibikin wisuda, kelulusan dibikin seperti pesta kawinan,” kata Dedi. Dedi menjawab, kegiatan wisuda di TK atau SD nggak relevan dengan usia dan kebutuhan mereka. Apalagi, nggak sedikit sekolah yang membuat wisuda disertai acara nggak masuk akal, katanya.
Karena itu, Dedi ingin kegiatan wisuda dievaluasi. “Kewenangan pengelolaan TK, SD, SMP itu di bawah dinas pendidikan kabupaten/kota,” ujar Dedi. Dia akan mengajak para Bupati dan Walikota berdiskusi dan berkomitmen untuk membenahinya.
Arah kebijakan ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Mayoritas netizen mendukung arah kebijakan ini. “Kita harus bayar wisuda, perpisahan, terus pendaftaran masuk sekolah baru. Emang kita semua orang kaya apa?!” tulis seorang netizen. “Harusnya wisuda itu cuma buat mahasiswa di universitas!” tambah netizen lain. “Udah lama sih wacana ini, cuma baru sekarang ada pemimpin yang tegas ngelarang!”
Isu wisuda bagi murid TK dan SD sudah lama jadi perhatian, terutama bagi orangtua murid. Itu karena kegiatan wisuda menambah beban finansial orangtua murid. Orangtua murid harus mengeluarkan uang lagi untuk beli baju toga, sewa gedung, dan dokumentasi. Dan nggak jarang orangtua murid harus mencari utang untuk membiayai kegiatan wisuda anaknya. Sedangkan wisuda untuk murid TK, SD, dan SMP bukanlah sesuatu yang urgen dilakukan. Pada saat yang sama, ada pengeluaran yang lebih penting yang harus dipenuhi orangtua murid. Yaitu, biaya untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka.
Kalo dilacak, larangan wisuda bagi murid TK dan SD oleh pemerintah bukan hal baru. DPRD Surabaya pernah minta Dinas Pendidikan mengeluarkan larangan wisuda mulai dari TK sampai SMA. Di Tuban, sekolah-sekolah diminta bikin acara perpisahan yang sederhana biar nggak berat di kantong orangtua. Bengkulu pun akan ngeluarin kebijakan yang sama.
Kita berharap Dedi dan seluruh walikota/bupati se-Jawa Barat akan merealisasikan larangan itu. Itu akan jadi bukti pendidikan di Jawa barat lebih fokus ke substansi dan kualitas. Bukan sekedar seremonial yang mahal dan yang nggak penting. Pemerintah harus mengakhiri pemborosan yang membebani keuangan orangtua. Sebaliknya, pemerintah harus membantu orangtua murid dalam hal perencanaan keuangan untuk hal-hal yang sangat penting bagi kegiatan akademik anak.
Kita percaya Dedi dan seluruh kepala daerah di Jawa Barat adalah pemimpin yang peduli dan memikirkan warganya. Yuk, ciptakan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani!
