Kelompok separatis Papua, Maluku, dan Aceh merdeka bikin malu kita aja. Bayangin, mereka bikin rusuh dan gaduh di forum terhormat PBB. Astagfirullah. Jadi, kelompok separatis Papua, Maluku, dan Aceh menyusup di forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) di New York. Padahal, forum ini khusus buat ngebahas soal pemberdayaan masyarakat adat, bukan forum provokasi politik. Kelompok separatis Papua, Maluku, dan Aceh itu berjumlah tiga orang. Mereka bawa kertas bertuliskan “Free Aceh, Free Papua, Free Maluku” dan nunjukkin kertas itu. Tiga orang itu hadir pakai pakaian adat daerah masing-masing. Mereka seolah-olah hadir sebagai peserta forum buat bawa pesan budaya. Tapi, sesungguhnya mereka membawa agenda separatis.
Untungnya, petugas keamanan PBB gerak cepat dan sigap. Mereka langsung menyita semua kertas provokasi itu. Petugas juga ingetin, forum ini bukan tempat buat bikin onar dan provokasi. Tapi salah satu dari mereka malah bilang, “Ini forum PBB, suka-suka kita dong! Kita bukan anggota DPR RI!” Astaga, nggak tahu malu. Salah satu dari mereka nyebut-nyebut nama Paulus Panjaitan, anak Luhut Binsar Pandjaitan. Paulus kabarnya menjabat Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di Amerika Serikat. Mereka nuduh Paulus sebagai sosok yang melaporkan mereka ke petugas keamanan forum.
Kementerian Luar Negeri RI langsung turun tangan dan buka suara soal kejadian memalukan ini. Jubir Kemlu, Rolliansyah Soemirat (Roy), menyebut aksi itu dilakukan pihak yang nggak bertanggung jawab dan cuma cari sensasi. Roy juga bilang, mereka cuma numpang nama, tapi merusak citra forum dan bawa agenda pribadi. “UNPFII itu ruang diskusi masyarakat adat, bukan tempat nyebar isu separatis yang ngawur,” tegasnya. Dia juga bilang, aksi mereka menunjukkan minimnya etika dan pemahaman soal tata krama di forum internasional. Roy juga mastiin, mereka nggak mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Karena itu, kata Roy, aksi itu sebagai bentuk provokasi murahan tanpa dasar hukum dan moral.
FYI, ini bukan kejadian memalukan pertama yang dilakukan kelompok separatis di forum internasional. Sebelumnya, tokoh separatis asal Papua Barat, Benny Wenda, menemui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB. Buronan yang sekarang tinggal di Inggris itu difasilitasi Pemerintah Vanuatu. Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Januari 2019. Kehadiran Benny mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu. Apalagi Benny nggak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu. Karena kejadian itu, pemerintah kita melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pemerintah Vanuatu nggak memiliki itikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah Indonesia dengan memfasilitasi Benny.
Selain kejadian itu, inisiator United Liberation for West Papua itu juga ngaku-ngaku pernah serahin 1,8 juta tanda tangan referendum Papua ke PBB. Apa yang dilakukan kelompok-kelompok separatis jelas nggak bisa ditoleransi. Mereka bukan cuma minim etika dan tata krama di forum internasional. Mereka juga manipulatif, dan merusak esensi forum, dan punya agenda politik sempit sendiri! Mereka nyamar jadi aktivis HAM, tapi sebenernya bawa misi pecah-belah bangsa. Mereka nyamar jadi aktivis adat, tapi sebenernya bawa misi pecah-belah bangsa.
Karena itu, publik mesti makin jeli dan waspada terhadap aktor-aktor berkedok pembela adat tapi punya agenda tersembunyi. Forum internasional bukan panggung buat bikin rusuh atau bikin malu bangsa. Aceh, Papua, dan Maluku adalah bagian sah dari NKRI yang nggak bisa ditawar-tawar! Tugas kita menjaga kedaulatan negara kita setiap jengkalnya. Di sisi lain, pemerintah di berbagai jenjang harus memastikan kesejahteraan benar-benar dirasakan warga Aceh, Papua, dan Maluku. Biar narasi separatisme nggak berpengaruh di akar rumput! Yuk, lawan gerakan separatisme!
