Vatikan keren banget! Negara itu resmi menolak bergabung dengan badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu Board of Peace (BoP). Trump mengundang Paus Leo XVI sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus pemimpin Vatikan untuk ikut. Namun Vatikan memilih menolak dengan tegas. Alasannya karena status mereka memang berbeda dari negara lain. Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan Takhta Suci tidak akan ikut karena memiliki status khusus yang tidak sama dengan negara biasa. Selain itu, Vatikan khawatir BoP bisa menjadi tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut mereka, penyelesaian konflik internasional seharusnya tetap berada dalam kerangka PBB.
Dalam isu Gaza, Vatikan konsisten mendukung Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada November 2025, Paus Leo bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas solusi dua negara sebagai jalan damai. Pertemuan itu juga memperingati 10 tahun Perjanjian Komprehensif antara Takhta Suci dan Palestina yang diteken 26 Juni 2015. Perjanjian itu menegaskan pengakuan Takhta Suci atas status Negara Palestina serta dukungan pada hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Menanggapi penolakan ini, Trump menyayangkan keputusan Vatikan. Lewat juru bicara Gedung Putih, ia menyebut perdamaian tidak boleh bersifat politis atau partisan dan mengatakan BoP adalah organisasi sah dengan banyak anggota. Meski begitu, langkah Vatikan ini justru bisa dipahami dan dinilai cerdas. Perlu diketahui, yang aktif dalam diplomasi internasional sebenarnya adalah Takhta Suci, bukan Negara Vatikan dalam arti politik biasa. Takhta Suci adalah pusat Gereja Katolik dunia dan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Namun mereka bukan kekuatan politik atau militer dan selalu menjaga netralitas dalam konflik internasional. Negara Vatikan hanyalah wilayah kecil yang menjamin kedaulatan Takhta Suci sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lateran 1929 dengan Italia. Karena itu, jika ikut dalam board yang dibentuk satu kekuatan politik, posisi netral mereka bisa terganggu. Takhta Suci memang punya status unik dalam hukum internasional dan bukan bagian dari aliansi politik atau blok militer mana pun. Sikap menjaga jarak ini agar mereka tetap bisa menjadi penengah bagi semua pihak.
Sementara itu, BoP adalah badan internasional yang dibentuk Trump dan berdiri di luar struktur PBB. Diumumkan Januari 2026 dan menggelar pertemuan pertama di Washington DC pada 19 Februari. Tujuannya mengoordinasi rekonstruksi Gaza pascaperang, termasuk menggalang dana dan dukungan stabilisasi. Sejumlah negara menolak karena khawatir BoP bisa mengurangi peran PBB dan menjadi forum yang terlalu politis. Di Indonesia sendiri, keputusan bergabung juga menuai kritik dari sejumlah tokoh. Ada yang menilai label perdamaian bisa saja menutupi kepentingan kekuasaan, apalagi Palestina tidak dilibatkan langsung. Karena itu, BoP memang perlu terus dipantau, terutama posisi Indonesia di dalamnya. Badan ini dibentuk oleh satu negara adidaya dengan pemimpin yang kontroversial sehingga wajar jika publik bertanya soal netralitasnya. Apalagi urusan perdamaian dunia selama ini menjadi ranah PBB yang diakui secara global. Kita perlu melihat dengan tenang apakah langkah ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Atau justru membuat kita terlalu dekat dengan kepentingan satu pihak.
Di sisi lain, keputusan Takhta Suci untuk menolak patut diapresiasi karena menunjukkan konsistensi menjaga independensi. Vatikan memilih tetap menjadi suara moral dan penengah yang berdiri di atas semua pihak. Ini mengingatkan bahwa perdamaian harus dibangun bersama dan tidak didominasi satu kekuatan saja. Pada akhirnya, perdamaian bukan sekadar membentuk lembaga baru, tetapi soal keadilan, keterbukaan, dan keterlibatan semua pihak. Karena itu, kita perlu tetap kritis dan mengawasi setiap langkah diplomasi Indonesia. Supaya kebijakan luar negeri kita tetap berpihak pada kepentingan nasional dan nilai keadilan global. Yuk, terus kawal posisi Indonesia di Board of Peace!
