Sikap culas Israel nggak juga pernah berhenti. Terbaru, mereka dikabarkan menolak membayar iuran Board of Peace (BoP). Israel menganggap mereka juga jadi korban serangan dan mengalami kerugian besar. Pernyataan ini disampaikan Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze’ev Elkin, pada 22 Februari lalu. Elkin menilai keputusan itu masuk akal dan realistis. Sikap ini juga meredakan tekanan dari menteri sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich yang sebelumnya keberatan Israel ikut BoP. Amerika Serikat pun mengizinkan Israel tidak membayar iuran.
Buat yang belum tahu, BoP adalah badan internasional bentukan Presiden AS, Donald Trump. BoP bersifat independen, bukan di bawah PBB atau lembaga internasional lain. Trump mengumumkan BoP Januari 2026 dan menggelar pertemuan perdana 19 Februari di Washington DC. Tujuannya untuk mengoordinasi rekonstruksi Gaza pascaperang. Termasuk memobilisasi dana, dukungan diplomatik, dan pasukan stabilisasi. Serta mengelola proyek bantuan jangka pendek dan panjang.
Masalahnya, di piagam resmi BoP nama Gaza atau Palestina tidak disebut jelas. Padahal forum ini dibentuk untuk rekonstruksi Gaza. Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak. Sekitar 18 negara memutuskan bergabung, termasuk Indonesia. Mereka disebut menyumbang miliaran dolar untuk bantuan dan rekonstruksi. Beberapa negara juga siap mengirim pasukan stabilisasi seperti Indonesia, Albania, dan Kosovo. Negara pendukung fokus pada stabilitas dan pencegahan kekerasan lanjutan.
Tapi ada sekitar 12 negara masih ragu, seperti Inggris, Jerman, Italia, dan India. Mereka menilai legalitas dan struktur BoP belum jelas. Mereka juga tak ingin langsung terikat kewajiban finansial. Bahkan puluhan negara memilih menolak bergabung. Alasannya, BoP tidak berada di bawah PBB. Mandat dan transparansinya dianggap belum kuat. Ditambah lagi forum ini jelas dipimpin satu negara, yaitu Amerika Serikat. Dari sini wajar muncul keraguan.
BoP sejak awal adalah inisiatif yang dikontrol langsung oleh Trump. Ini bukan forum multilateral netral seperti lembaga PBB. Banyak negara mempertanyakan keseimbangannya. Apalagi hubungan Amerika dan Israel memang sangat dekat. Secara politik dan militer, Israel adalah sekutu utama AS. Di periode pertama Trump, AS memindahkan kedutaan ke Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel. Bantuan militer AS ke Israel juga termasuk yang terbesar di dunia.
Jadi ketika Israel tidak mau bayar iuran tapi tetap diakomodasi, muncul kesan ada perlakuan khusus. Di sisi lain, Palestina justru tidak disebut tegas dalam piagam. Ini yang bikin banyak pihak makin skeptis. Bagaimana mungkin membangun Gaza tanpa melibatkan Palestina secara jelas? Kekhawatirannya, Gaza hanya jadi objek proyek rekonstruksi. Dikelola dan didanai, tapi tanpa ruang politik setara. Dalam skema seperti ini, negara kuat tetap dominan.
Karena itu, penolakan banyak negara bisa dipahami. Mereka khawatir forum ini terlalu berat ke satu kepentingan. Sosok Trump yang kontroversial di isu Timur Tengah juga bikin sebagian negara makin hati-hati. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia masuk BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia juga menyatakan Indonesia bisa keluar jika forum ini tak sesuai nilai yang dipegang pemerintah. Sikap itu tegas dan patut dihargai.
Tapi Indonesia tetap harus ekstra hati-hati. Jangan sampai niat membantu perdamaian malah masuk ke skema yang lebih menguntungkan kepentingan Amerika–Israel. Dibanding benar-benar memperkuat kedaulatan Palestina. Jadi wajar kalau banyak negara masih bertanya-tanya. Ini murni forum perdamaian atau ada kepentingan geopolitik di baliknya? Indonesia boleh terlibat, tapi tetap harus pasang rem dan sabuk pengaman diplomasi. Yuk terus kawal langkah Indonesia di Board of Peace!
