Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama, dikritik Setara Institute. Setara nilai itu cara mudah Pemerintahan Jokowi buat melayani selera dan sentimen politik kelompok konservatif di tahun politik. Padahal, menurut Setara, apa yang dinyatakan Panji adalah bentuk kebebasan berpendapat, yang lumrah dalam khazanah keagamaan.
Pemerintahan Jokowi dinilai ninggalin warisan yang buruk buat kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sepanjang Pemerintahan Jokowi, Setara mencatat ada 122 kasus penodaan agama. Ini melonjak signifikan dibanding sepanjang Pemerintahan SBY yang cuma 54 kasus. Selama hukum dan pasal penodaan agama masih digunakan kedepannya, maka akan banyak korban-korban yang dikriminalisasi dengan pasal itu.
Orang atau kelompok tertentu dengan memanipulasi otoritas agama, akan mudah mengkriminalisasi orang atau kelompok lain melalui proses yang diklaim sebagai penegakan hukum. Penetapan tersangka Panji menambah deretan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekspresi pada pemerintahan Jokowi. Presiden seharusnya nggak bisa mengabaikan fakta ini.
Bukan cuma karena kepolisian dan kejaksaan, yang berada di bawah wewenangnya. Tapi menguatnya gejala tunduknya aparatur pemerintahan pada fatwa MUI yang secara legal bukanlah peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Jokowi juga urung menghapus hukum penodaan agama dari hukum nasional sebagai salah satu prasyarat negara demokrasi.
Buat yang belum tahu nih, Panji resmi ditetapin sebagai tersangka sama Bareskrim Polri. Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim udah meriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Ada ahli agama, ahli pidana, dan ahli sosiologi. Juga beberapa alat bukti pendukung mulai dari hasil uji laboratorium forensik sampai fatwa MUI. Panji dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal penodaan agama. Panji diancam maksimal 10 tahun penjara.
Mudah-mudahan Presiden Jokowi mau mendengar kritik Setara Institute ini. Warisan pembangunan infrastruktur yang jadi keunggulan Pemerintah Jokowi memang penting. Tapi, warisan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekspresi tidak kalah pentingnya. Please, Pak Jokowi, perbaiki lagi kualitas demokrasi di Indonesia!
