Ada tekanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dihentikan. Hal ini terjadi setelah pelaksanaan program ini menuai banyak kontroversi. Mulai dari keracunan massal, menu makanan seadanya, hingga pembatasan kritik terhadap MBG.
Kita lihat dulu kontroversi pertama: keracunan massal. Sudah ada belasan ribu kasus anak sekolah yang keracunan setelah makan menu MBG. Yang terbaru, 118 siswa dan guru SMA Negeri 2 Kudus alami keracunan setelah makan nasi, soto ayam, tempe goreng, sayur toge, dan buah kelengkeng. Total yang terdampak sebenarnya sekitar 600 siswa, tapi yang kondisinya parah ada 118 orang. Kejadian ini terjadi pada 28 Januari sekitar jam 12 siang saat makanan dibagikan. Para siswa dan guru mengalami mual, pusing, dan sakit perut. Pihak SPPG Purwosari selaku penyedia MBG sudah meminta maaf.
Kasus keracunan akibat MBG juga terjadi di berbagai daerah lain. Sejak program dijalankan pada 6 Januari 2025, tercatat 16.109 siswa terdampak keracunan MBG. Beberapa terjadi di Sleman, Bogor, Lebong, Kupang, dan daerah lain.
Kontroversi kedua adalah soal menu dan penyajiannya yang dianggap tidak mencerminkan makanan bergizi. Seorang netizen pernah membagikan menu MBG untuk anak balitanya yang hanya dikemas dengan kantong plastik. Kasus ini terjadi di Desa Pasir Padu, Pandeglang, Banten. Ia menerima dua paket MBG berisi bubur, ayam, dan buah. Namun satu paket berisi kelengkeng, sementara paket lainnya hanya berisi timun sebagai pengganti buah.
Pada 12 Januari 2026, Kepala Sekolah SDN 03 Sindang Sari Lampung juga memprotes MBG karena menyebabkan 11 siswa keracunan. Setelah diselidiki, lauk tempe diketahui sudah basi dan buah anggur dalam kondisi busuk. Pihak sekolah meminta pertanggungjawaban dapur MBG yang memasok makanan tersebut.
Karena berbagai kejadian ini, beberapa sekolah bahkan memasang spanduk menolak MBG. Memang ada beberapa daerah yang sekolahnya menolak program ini. Misalnya di Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur, serta di Serang, Banten. Di SDIT Al Izzah Serang, sebagian wali murid juga menolak MBG dijalankan di sekolah.
Ada juga sekolah yang sampai mengembalikan makanan MBG karena menunya dianggap tidak layak. Seperti di SMPN 1 Tayu Pati, Jawa Tengah, yang mengembalikan ratusan paket MBG pada 27 Februari lalu. Pihak sekolah sebenarnya tidak menolak programnya, tapi menu yang datang hari itu dinilai tidak layak. Mereka juga pernah menerima kue dalam menu MBG yang ternyata sudah basi.
Saking kontroversialnya, para guru bahkan menggugat program MBG ke Mahkamah Konstitusi. Pada 25 Februari lalu, guru honorer dan P2G menyerahkan perbaikan permohonan uji materiil terkait anggaran MBG ke MK. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi menggerus anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Dalam sidang pada 12 Februari, salah satu pemohon bernama Reza menyebut hak konstitusionalnya menjadi kabur. Ia menilai kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan bisa terdampak akibat kebijakan ini. Pemohon lain juga menyebut anggaran pendidikan 2026 mencapai 700 triliun rupiah. Namun sekitar 200 triliun dialokasikan untuk MBG sehingga anggaran pendidikan tersisa sekitar 18 persen.
Tidak heran jika demonstrasi terkait MBG mulai muncul di berbagai daerah. Di Pati, masyarakat menuntut SPPG memperbaiki menu MBG yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran. Mereka mempertanyakan karena satu porsi disebut 8 ribu rupiah, tapi nilai makanannya tidak sampai 5 ribu. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain. Tuntutannya sama: meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Berbagai kasus ini membuat banyak orang bertanya apakah program MBG sudah siap dijalankan. Program sebesar ini seharusnya punya pengawasan ketat dari bahan makanan sampai distribusi. Jika pengawasan lemah, niat memberi makanan bergizi justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Karena itu banyak pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Terutama soal kualitas makanan, kebersihan dapur, dan pengawasan anggaran.
Jika kasus keracunan dan menu tidak layak terus terjadi, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Padahal tujuan awal program ini sebenarnya baik, yaitu memperbaiki gizi anak-anak. Tapi tujuan baik itu harus dibarengi dengan pelaksanaan yang rapi dan bertanggung jawab. Kalau tidak segera diperbaiki, polemik soal MBG kemungkinan akan terus muncul. Yuk kawal terus pelaksanaan MBG!
