Temuan riset soal kualitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bikin kaget banget. Bayangin aja, hanya 17 persen menu MBG yang memenuhi target Angka Kecukupan Gizi (AKG). Padahal MBG digadang jadi solusi besar memperbaiki gizi publik, tapi kualitas makanannya parah banget.
Btw, riset ini dilakukan oleh lembaga kebijakan kesehatan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Dalam kajian itu, CISDI menganalisis komposisi berbagai menu yang disajikan dalam program MBG di sejumlah lokasi. Hasilnya nunjukin bahwa sebagian besar menu yang diberikan kepada siswa ternyata belum memenuhi standar nutrisi yang seharusnya. Padahal menurut pedoman Kementerian Kesehatan, satu porsi makanan dalam program ini seharusnya mampu memenuhi sekitar 30-35% kebutuhan energi harian anak sekolah. Artinya, secara nutrisi, banyak menu MBG yang masih belum mencapai target gizi yang ditetapkan pemerintah.
Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih, bahkan mengingatkan bahwa kondisi ini bisa berdampak pada aktivitas belajar siswa. “Apabila konsumsi menu dengan rendah kalori terjadi secara terus-menerus, penurunan performa akademik dapat terjadi karena kurangnya energi untuk beraktivitas,” ujarnya.
Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebenarnya program MBG dijalankan di lapangan. Dan menariknya, sejumlah peneliti dari Universitas Indonesia (UI) juga mencoba mencari jawabannya lewat riset langsung di sekolah. Tim peneliti dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI melakukan penelitian lapangan pada Juni hingga September 2025. Riset ini dilakukan di lima sekolah dasar di wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, hingga Jakarta Pusat. Hasil studi itu kemudian dipaparkan di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, pada Senin, 2 Maret 2026.
Tujuan penelitian ini sebenarnya sederhana: melihat bagaimana program MBG benar-benar dijalankan di tingkat sekolah. Salah satu hal yang mereka temukan di lapangan adalah soal distribusi makanan yang tidak konsisten. Di beberapa sekolah, makanan justru datang terlalu pagi, bahkan sebelum aktivitas sekolah dimulai. “Ada dua sekolah. Di sekolah pertama, ada kalanya makanan MBG diantarkan pukul 04.00–05.00 pagi,” kata anggota tim peneliti Indraini Hapsari. “Ini terlalu pagi, karena guru dan siswa belum ada di sana,” lanjutnya. Akibatnya, makanan yang seharusnya dimakan saat jam istirahat pertama sudah dalam kondisi dingin ketika sampai ke tangan siswa.
Tapi di sekolah lain, masalahnya justru kebalikannya. Makanan baru tiba sekitar pukul 09.30 pagi, yang dianggap terlalu siang karena berpotensi mengganggu jadwal belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dan manajemen logistik dalam program MBG masih belum tertata dengan baik.
Selain persoalan distribusi, tim peneliti juga menemukan fakta menarik terkait respons siswa terhadap makanan yang diberikan. Dalam satu kelas, ternyata hanya sekitar 4-5 siswa yang benar-benar menghabiskan makanan mereka. Sementara sebagian besar siswa tidak menghabiskan makanan yang diberikan. Alasannya beragam; ada yang mengaku sudah kenyang, ada juga yang mengaku tidak menyukai menu yang disajikan. Bahkan para peneliti yang ikut mencicipi menu MBG mengatakan beberapa makanan terasa kurang menarik bagi anak-anak. “Kami pernah juga mencicipi tempe yang tidak terlalu ada rasanya, hambar,” ungkap anggota tim peneliti M Arief Wicaksono. Temuan ini menunjukkan bahwa selain soal distribusi, kualitas dan cita rasa makanan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.
Di tengah berbagai temuan ini, muncul pula sorotan lain terkait tata kelola program MBG. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan saat ini sedang melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Kajian ini dilakukan setelah muncul laporan dugaan mark-up harga bahan baku makanan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari fungsi pencegahan korupsi. “Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, juga mengungkap pihaknya menerima banyak laporan terkait mitra penyedia bahan makanan. Beberapa di antaranya diduga menaikkan harga bahan baku melebihi harga eceran tertinggi bahkan mengirim bahan dengan kualitas kurang baik.
Bagi kami di Gerakan PIS, program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Tapi niat baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang benar-benar matang. Temuan riset akademik, laporan lembaga kebijakan, hingga langkah KPK yang mulai memetakan potensi korupsi menunjukkan bahwa program ini masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki.
Karena itu, transparansi anggaran, pengawasan distribusi makanan, serta keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Program sebesar MBG tidak boleh hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar bergizi, aman, dan dikelola secara bersih dari praktik penyimpangan. Karena pada akhirnya, program ini bukan sekadar soal kebijakan pemerintah. Ini tentang masa depan kesehatan dan kualitas generasi muda Indonesia. Yuk kita kawal terus program MBG!
