Harvard University keren banget deh. Harvard nggak takluk sama tekanan Pemerintahan AS. Meski karena sikapnya itu, Harvard kena sanksi besar dari Pemerintahan AS. Jadi, dana hibah multi tahun Harvard dibekukan Pemerintah Federal AS. Angka dana hibahnya gede banget. Sebesar 2,2 miliar USD atau setara Rp36,5 triliun. Kontrak Harvard dengan Pemerintah Federal AS juga ikut distop. Nilai kontraknya lebih besar dari dana hibah, USD 60 juta.
Sanksi besar yang diterima Harvard itu bermula dari gelombang protes besar soal konflik Israel–Palestina di banyak kampus AS. Banyak mahasiswa di kampus-kampus top dunia itu yang ngadain aksi solidaritas untuk warga Gaza. Masalahnya, pemerintah, terutama kubu Trump, nuduh Harvard dan kampus besar lain gagal menangani gerakan yang dianggap anti semitisme itu selama aksi. Pemerintah lalu kasih sederet tuntutan ekstrem ke Harvard dan kampus lainnya. Di antaranya melarang kelompok mahasiswa pro-Palestina dan membatasi penerimaan mahasiswa internasional berdasarkan pandangan politik mereka. Pemerintah juga mau program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi itu dihapus. Intinya, pemerintah pengen kampus ‘bersih’ dari aktivisme pro-Palestina yang mereka samakan dengan anti-semitisme.
Tapi Harvard University tegas menolak. Presiden Harvard University, Alan Garber, bilang mereka nggak akan nyerah sama tekanan politik. “Harvard nggak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan nggak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” kata Garber. Harvard tetap komit lawan anti-semitisme, tapi caranya adil dan proporsional, tanpa nyensor pandangan mahasiswa. Pemerintah merespons pimpinan Harvard dengan makin keras. Mereka menuduh Harvard punya ‘pola pikir berbahaya’.
Konflik ini langsung viral dan menuai reaksi. Mantan Presiden Barack Obama bilang, pembekuan dana kayak gini melanggar hukum dan nggak adil. Obama harap kampus-kampus lain berani kayak Harvard dan nggak tunduk begitu aja sama tuntutan pemerintah yang nggak masuk akal. Senator Bernie Sanders juga dukung Harvard. Dia nyebut Harvard sebagai contoh kampus yang berani jaga hak akademik. Alumni Harvard pun turun tangan. Mereka bikin surat terbuka buat dukung almamater-nya. Mereka juga nyebut sikap pemerintah itu sebagai bentuk intimidasi politik. American Association of University Professors (AAUP) siap gugat sanksi pemerintah itu. Mereka ngeliat langkah pemerintah itu sebagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik.
Apa yang dilakukan Pemerintah AS di bawah Trump emang keterlaluan. Mereka nggak bisa menghargai kebebasan akademik dan sikap politik warga kampus. Mereka juga dengan bodohnya menganggap, mengecam Israel sama artinya dengan antisemitisme. Juga menganggap kasih dukungan dan membela warga Gaza berarti pro-Hamas. Pemerintah boleh punya kepentingan politik tertentu dalam soal sebuah isu. Tapi pemerintah nggak boleh mengintervensi jika ada suara yang berbeda dengan kepentingan pemerintah itu. Apalagi intervensi itu sampai ke ruang-ruang akademik.
Kalau kampus dibungkam, kritisisme akan mati. Dan pada gilirannya ilmu cuma jadi hamba kekuasaan. Kalau kebebasan akademik dikorbankan, kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat juga jadi korban selanjutnya. Lawan upaya pembungkaman kebebasan akademik!
