Pak Presiden Prabowo, plis jangan hanya mendengar laporan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bagus-bagus aja. Bapak juga harus mendengar laporan soal pelaksanaan MBG yang masih bermasalah di banyak tempat. Masa iya dengan banyaknya masalah, bapak dengan pede klaim MBG Indonesia lebih baik daripada Jepang dan Eropa.
Pernyataan ini disampaikan presiden saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta Barat pada 13 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut baru saja menerima laporan statistik terkait pelaksanaan MBG secara nasional. Menurut laporan tersebut, program MBG telah menyalurkan sekitar 4,5 miliar porsi makanan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, tercatat sekitar 28.000 penerima mengalami gangguan kesehatan, seperti sakit perut atau dugaan keracunan makanan. Namun menurut Presiden Prabowo, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total porsi yang sudah dibagikan. “28 ribu dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,006 artinya 99,994,” ujar Presiden Prabowo. Ia juga menyebut laporan yang ia terima menunjukkan capaian Indonesia bahkan lebih baik dibandingkan negara maju. “Statistik kita lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Tapi ini tolong diverifikasi,” katanya.
Sayangnya, pola komunikasi Presiden Prabowo yang percaya diri bukan tanpa sebab. Karena kelihatannya, informasi yang dia dapatkan berasal dari pihak-pihak otoritas yang berada di lapisan atas dan mungkin jauh dari fakta lapangan. Ini terlihat dari bagaimana Presiden Prabowo menceritakan contoh menu MBG yang menurutnya cukup baik dan bergizi. Misalnya, menu MBG yang dia dapatkan disebut berisikan rendang sapi, satu ekor lele, serta berbagai lauk bernutrisi lainnya. Jadi, dari perspektif laporan yang sampai ke tingkat pusat, program ini digambarkan terlihat berjalan dengan sangat baik. Padahal sebaliknya, berbagai cerita dari lapangan justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Salah satu kasus yang sempat ramai terjadi di SMAN 2 Pamekasan, Jawa Timur. Sekolah ini menerima distribusi lebih dari seribu paket MBG yang disebut sebagai jatah untuk tiga hari sekaligus. Tapi setelah diperiksa, salah satu menu yang datang justru berupa satu ekor lele mentah yang dikemas bersama tempe dan tahu. Pihak sekolah akhirnya menolak paket makanan tersebut karena dinilai tidak aman untuk langsung dibagikan kepada siswa. Mereka khawatir makanan cepat basi karena dikirim tanpa sistem pendingin dan bercampur dengan bahan lain dalam satu kemasan.
Kasus lain muncul di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ketua Komite SMA Negeri 1 Batang sekaligus SMP Negeri 5 Batang, Siswanto, mengaku menerima berbagai laporan menu MBG bermasalah dari sejumlah sekolah. Beberapa di antaranya seperti jeruk busuk, roti dari paket MBG, hingga makanan yang keras dan sulit dimakan siswa. Setelah menyampaikan kritik tersebut ke media, rumah Siswanto justru didatangi beberapa pihak. Mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga perwakilan dapur penyedia MBG. Kedatangan aparat ini disebut untuk meminta klarifikasi atas kritik yang ia sampaikan. Situasi ini langsung panas, karena kritik soal program publik malah justru direspons dengan kedatangan aparat ke rumah pengkritiknya.
Polemik lain juga terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula ketika seorang ibu murid bernama Linda Purnama Sari mempertanyakan pembagian jatah MBG di media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan memicu perdebatan di lingkungan sekolah. Tak lama setelah polemik itu muncul, anaknya yang bersekolah di PAUD SPS Bintang Alfa akhirnya diberhentikan dari sekolah. Pihak yayasan menyebut keputusan itu berkaitan dengan persoalan administrasi usia. Tapi publik curiga dan mempertanyakan alasan tersebut karena waktunya berdekatan dengan kritik yang disampaikan orang tua murid tersebut.
Di tengah berbagai polemik ini, Badan Gizi Nasional akhirnya melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan program MBG. Per 11 Maret 2026, lebih dari seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa dihentikan sementara operasionalnya. Penutupan ini dilakukan setelah evaluasi menemukan banyak unit yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dan sanitasi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai merespons berbagai laporan yang muncul dari lapangan.
Bagi kami di Gerakan PIS, program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Upaya memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi tentu penting bagi kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Tapi niat baik tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan yang transparan dan pengawasan yang kuat. Berbagai laporan tentang makanan yang tidak layak, buah membusuk, hingga dugaan keracunan menunjukkan masih ada persoalan dalam implementasi di lapangan. Karena itu, penting buat Pak Presiden Prabowo dan otoritas pusat untuk benar-benar melihat kondisi di lapangan secara utuh. Bukan hanya dari laporan yang sampai ke meja mereka.
Dalam konteks kesehatan publik, keterbukaan justru menjadi hal yang sangat penting. Jika terjadi masalah, yang dibutuhkan adalah evaluasi dan perbaikan sistem, bukan menutup informasi atau bersikap defensif terhadap kritik. Program MBG pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat jika pelaksanaannya benar-benar transparan, akuntabel, dan kualitas makanannya terjaga. Karena keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari angka statistik. Tetapi dari satu hal sederhana: apakah makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Yuk kita kawal terus pelaksanaan program MBG!
