Sekolah Dasar (SD) Negeri kekurangan murid di tahun ajaran 2025/2026. Bahkan ada yang nggak dapat murid sama sekali. Ini terlihat terutama di Jawa Timur. SD Negeri Setono, Ponorogo, sekarang tampak sepi. Bangku kosong, buku ditumpuk di belakang kelas, nyaris nggak ada aktivitas belajar.
Kepala Sekolah SD Negeri Setono, Suhadi, bilang ini pernah terjadi tahun lalu. Sekolah ini cuma punya 16 murid dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 1 dan 2 nggak ada murid sama sekali. Kelas 5 cuma diisi satu murid. Lulusan TK di Kelurahan Setono hanya 7 anak. Sebagian besarnya masuk sekolah lain.
Kekurangan murid SD Negeri juga terjadi di Mojokerto, Blitar, Trenggalek, dan Kota Malang. Banyak SD Negeri di sana hanya dapat 1 sampai 5 murid baru. Bahkan ada yang nggak dapat murid sama sekali. Misalnya SD Negeri Dilem di Mojokerto. Tiga SD Negeri di Kabupaten Blitar juga nggak membuka pendaftaran karena digabung. Di Pacitan, dinas pendidikan mengusulkan penggabungan SD Negeri karena murid terus menurun.
Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Jawa Timur. Sleman (Yogyakarta), Boyolali (Jawa Tengah), Bandung, dan Majalengka (Jawa Barat) juga mengalami hal serupa. Di Boyolali, 75% dari 534 SD Negeri kekurangan murid baru di tahun ajaran ini. Rata-rata, cuma 25 murid per SD Negeri.
Data nasional menunjukkan terjadi penurunan murid SD Negeri dari 22,4 juta pada tahun ajaran 2016/2017 jadi 20,3 juta pada tahun ajaran 2022/2023. Di sisi lain, murid SD swasta naik dari 3,1 juta jadi 3,7 juta.
Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah murid SD Negeri belakangan ini. Pertama, orangtua lebih memilih SD swasta atau madrasah ibtidaiyah karena dianggap lebih dekat, aman, dan berkualitas. Kedua, ada penurunan angka kelahiran nasional sejak tahun 2011. Ini berdampak pada jumlah anak yang sekolah. Walhasil, jumlah SD Negeri tetap, tapi jumlah murid menyusut.
Ketiga, daya saing SD Negeri melemah. SD Negeri sering dipandang ‘biasa saja’ tanpa keunggulan tambahan. Sebaliknya, SD swasta dianggap lebih bermutu, lebih unggul, dan lebih religius. Dalam memilih sekolah anaknya, orangtua saat ini nggak cuma lihat berapa biaya. Tapi juga kualitas dan visi sekolah.
Keempat, pendidikan negeri juga mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat kelas menengah. SD Negeri diasosiasikan sebagai pilihan kelas dua. Akibatnya, jumlah murid makin sedikit, dana BOS menurun, dan kualitas belajar ikut terdampak.
Kalau kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya serius. SD Negeri akan ditinggalkan dan jumlah SD Negeri berpotensi menyusut. Padahal, nggak semua orangtua punya kemampuan finansial menyekolahkan anaknya di SD swasta.
Pemerintah perlu merumuskan ulang peran SD Negeri. SD Negeri harus jadi sekolah unggulan yang adaptif dan progresif. Di daerah berpopulasi kecil, bisa diterapkan model micro-school berbasis komunitas. Sekolah dilakukan di lokasi non-formal dengan jumlah siswa antara 5 sampai 15 anak per kelompok. Konsep ini mengusung sistem belajar yang lebih personal, interaktif, dan nggak terlalu terikat dengan kurikulum konvensional.
Kurikulum juga harus lebih lokal dan relevan. Orangtua juga perlu dilibatkan dalam merancang ulang pengalaman belajar. Kekurangan murid di SD Negeri itu alarm sosial buat kita semua. Kalau SD Negeri terus ditinggalkan, negara gagal mengelola pendidikan nasional.
Ini saatnya pemerintah mengajak dan mendengar orangtua dan masyarakat membenahi SD Negeri bersama-sama. Maju terus pendidikan Indonesia!
