Waduhh! Di Jawa Barat ternyata banyak pesantren ilegal loh. Dan itu kata Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak. Karena itu, saat Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhaimin Iskandar mau ngelakuin razia pesantren ilegal dia setuju banget. Dari temuannya, ada puluhan kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak yang terjadi di pesantren ilegal. Bahkan Kang Dedi curiga, bisa jadi sebenarnya ada ratusan kasus. Tapi karena ini masalah sensitif, banyak orang yang menutupi. Jadilah kasus-kasus itu tidak terungkap.
Kata Kang Dedi, pesantren-pesantren ilegal itu tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Mulai dari Sukabumi, Bandung sampai kawasan pinggiran kota lain. Pesantren ini kebanyakan tidak tercatat di Kemenag atau Dinas Pendidikan, sehingga pesantren-pesantren itu tidak terpantau. Karena ilegal, otomatis pengawasan juga lemah. Kondisi itu membuat santri makin rentan jadi korban. Kang Dedi menegaskan, pesantren itu seharusnya jadi tempat suci dan aman, bukan tempat berlindung bagi predator anak. Karena itu, beliau mendukung penuh penertiban, termasuk razia terbuka di pesantren ilegal. Bahkan Kang Dedi meminta agar dipasang papan peringatan bertuliskan “Pesantren Tidak Berizin” supaya orang tua tahu. Tujuannya jelas, supaya masyarakat tidak gampang tertipu oleh lembaga yang statusnya nggak jelas.
Kang Dedi juga mendorong pendataan ulang semua pesantren di Jawa Barat, baik yang sudah berizin maupun belum. Pesantren itu jumlahnya ribuan, karena itu kata Kang Dedi harus dijaga citranya bersama-sama. “Kalau ada yang menodai nama baik pesantren, wajib ditindak tanpa pandang bulu,” ucap Kang Dedi. Menurut Kang Dedi, pengelola pesantren yang lalai harus diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari penutupan, kalau perlu sampai proses hukum. “Label pesantren jangan dijadikan tameng untuk kebal hukum,” tegas Kang Dedi.
Semua itu dilakukan kata Kang Dedi untuk melindungi anak-anak yang belajar di pesantren. Menurut Kang Dedi, pesantren resmi yang berizin dan transparan justru makin dipercaya masyarakat. Pemerintah berkomitmen membantu pesantren legal untuk berkembang lebih baik dan modern. Sistem perizinan dan pengawasan juga bakal dibuat lebih terbuka dan gampang diakses publik. Termasuk data kurikulum, fasilitas, hingga para pengajarnya harus transparan. Kebersihan, kesehatan, dan keamanan santri juga nggak boleh diabaikan. Jangan sampai anak-anak trauma, padahal niatnya ingin belajar agama.
Pemerintah juga mengajak pesantren resmi untuk ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada hal mencurigakan. Pengawasan bersama ini penting supaya predator tidak punya celah di lembaga agama. “Anak-anak berhak mendapat perlindungan, baik fisik, mental, maupun spiritual,” ucap Kang Dedi lagi. Kang Dedi juga ingin menggandeng media lokal agar info pesantren resmi lebih mudah diakses warga.
Dengan demikian orang tua nggak bingung lagi kalau mau menitipkan anaknya di pesantren.
Pesantren adalah warisan budaya dan simbol pendidikan agama. Karena itu kata Kang Dedi wajib dijaga marwahnya. Mudah-mudahan langkah berani Kang Dedi merazia pesantren ilegal bisa berdampak baik ya. Mudah-mudahan ditiru daerah lain juga.
Bersihkan pesantren dari tindak pelecehan seksual!
KATEGORI: P3ALD
