Belakangan ini viral sebuah video yang menyebutkan, Mahfud MD muak dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Video itu menyebar cepat di Facebook pada 12 Desember 2025. Judul video itu Mahfud MD: Segera Adili Jokowi. Di bagian bawahnya seolah Mahfud berkata: saya sudah muak dengan kasus ijazah palsu Jokowi, apalagi dengan adanya rektor UGM yang ikut-ikutan komentar. Di belakang teks itu ada foto Mahfud MD, kesannya seolah-olah teks itu adalah ucapan Mahfud. Framing yang dibentuk dalam video itu, host seolah sedang membahas dugaan ijazah palsu Jokowi dengan mengutip pernyataan Mahfud.
Banyak warganet mengecam konten yang dianggap provokatif dan menyesatkan itu. Seorang pengguna menulis, “Kalau benar Mahfud bicara begitu, pasti sudah ramai di TV nasional.” Netizen lain berkomentar, “Ini kelihatan editan, narasinya dipaksakan.” Dalam penelusuran cek fakta Tempo, teks dalam video tersebut tidak berdasarkan pada ucapan Mahfud MD. Pembahasan dalam potongan video itu bahkan tidak berkaitan dengan ijazah Jokowi.
Presenter wanita berbaju merah dalam video itu adalah Rinny Budoyo yang mengelola kanal Youtube 2045 TV. Rini mengutip pernyataan Mahfud yang memenilai ada kerusakan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. “Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan,” kata Rini. “Khususnya di akhir-akhir masa jabatannya,” imbuhnya.
Bukti kepalsuan adalah foto Mahfud MD yang digunakan dalam video itu. Foto Mahfud MD berpakaian batik dengan latar belakang bendera merah putih dalam konten tersebut, berasal dari publikasi Detik.com pada 7 November 2023. Saat itu Mahfud membuka Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 8 Agustus 2023. Jadi foto itu diambil jauh sebelum video hoaks tersebut muncul. Kompas TV menayangkan secara langsung acara diskusi tersebut. Dalam acara itu, Mahfud berbicara soal isu penundaan dan perpanjangan periode masa jabatan. Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai kalender konstitusi. Jadi Mahfud dalam acara itu tidak berbicara soal dugaan kasus ijazah palsu yang mendera Jokowi.
Bukti ketiga adalah tidak ada media arus utama yang memuat pernyataan Mahfud soal ijazah Jokowi. Pemberitaan kredibel secara konsisten tidak pernah mengutip klaim tersebut. Hasil pemeriksaan fakta oleh Tempo menegaskan bahwa klaim video itu keliru. Verifikasi telah dilakukan, termasuk pencarian gambar terbalik dan perbandingan sumber asli. Tempo menyimpulkan bahwa Mahfud MD tidak berbicara soal ijazah palsu Jokowi di video tersebut.
Video hoaks ini adalah contoh nyata manipulasi sebuah narasi. Manipulasi semacam ini memanfaatkan potongan kata dan gambar tanpa verifikasi. Hoaks berpotensi merusak reputasi individu dan mengoyak kepercayaan publik. Selain itu, hoaks juga menganggu terwujudnya ruang publik yang sehat.
Polemik soal dugaan ijazah palsu Jokowi telah menjadi masalah hukum yang sedang berjalan. Laporan terhadap Jokowi diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024. Pelaporan itu mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal KUHP dan sistem pendidikan nasional. Laporan itu ditolak karena tidak memiliki bukti apapun untuk memperkuat tuduhan mereka. Di sisi lain, Jokowi juga melakukan laporan balik terhadap pihak yang menudingnya telah memalsukan ijazah. Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait sengketa ini. Para tersangka terbagi dalam dua klaster sesuai peran masing-masing. Proses hukum yang terbaru terkait kasus tersebut telah masuk fase gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus menjadi tahap penting sebelum memasuki proses peradilan.
Masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap hoaks yang menyesatkan. Verifikasi fakta dan sensitivitas terhadap konten digital adalah hal penting di era informasi ini. Semoga saja, publik tidak serta merta percaya narasi provokatif tanpa bukti yang sahih. Untuk itu, kita harus bersama-sama menolak hoaks dan provokasi di media sosial. Ayo lawan hoaks, bersama kita bisa!
KATEGORI: PENANGKALAN DISINFORMASI
