Drama antara Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan siswa yang ditampar karena merokok, Indra Lutfi, akhirnya berakhir damai. Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, dan ibu dari siswa tersebut, Tri Indah Alesti, menjalani mediasi yang digagas Gubernur Banten, Andra Soni. Mediasi digelar di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, pada 16 Oktober dan dihadiri Sekda Banten, Deden Apriandhi Hartawan. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan.
Pengacara siswa, Resti Komalawati, membacakan surat perjanjian damai yang menegaskan tidak ada tuntutan lanjutan. Dini pun kembali diaktifkan sebagai Kepala Sekolah setelah sebelumnya dinonaktifkan sementara oleh Gubernur. “Sifatnya bukan pemberhentian, hanya penonaktifan sementara. Harus segera dipulihkan dan didukung semua guru dan murid,” ujar Andra Soni. Andra berharap kasus ini jadi pelajaran bagi sekolah-sekolah di Banten agar lebih mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan mendidik.
Sebenarnya, tindakan Dini sudah sesuai aturan. Ia hanya menjalankan tanggung jawab menegakkan disiplin di lingkungan sekolah. Teguran kepada Indra merujuk pada Permendikbud No 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Pasal 5 ayat 1 menegaskan larangan merokok bagi semua warga sekolah, sedangkan ayat 2 mewajibkan kepala sekolah menegur pelanggar aturan. Kepala sekolah juga berwenang memberi sanksi bagi siswa yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 3. Peraturan serupa tercantum dalam Perda Lebak No 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang diteken mantan Bupati Iti Octavia Jayabaya. Pasal 2 ayat 2 menyebut sekolah termasuk kawasan bebas asap rokok, sementara pasal 15 ayat 1 melarang siapa pun merokok di area tersebut. Pelanggar dapat dikenai denda hingga Rp500 ribu sesuai ketentuan dalam perda itu.
Kasus Cimarga kemudian memicu perdebatan tentang batas antara disiplin dan kekerasan di dunia pendidikan. Dari akar masalahnya, tindakan siswa yang merokok jelas melanggar aturan dan mencoreng nilai kedisiplinan. Sekolah adalah ruang pembentukan karakter, bukan tempat perilaku yang memberi contoh buruk bagi siswa lain. Pihak sekolah memang punya kewajiban menegur bahkan menindak pelanggaran semacam itu. Dalam konteks ini, Indra memang melakukan kesalahan yang tidak bisa dibenarkan.
Namun, cara penyelesaian masalahnya juga penting dikritisi. Tindakan kepala sekolah yang menampar, meski mungkin refleks atau emosi sesaat, tetap tidak bisa dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang menolak kekerasan fisik dalam bentuk apa pun. Seorang pendidik seharusnya mampu memberi sanksi secara mendidik tanpa harus menyentuh ranah kekerasan. Di sinilah dilema muncul—niat menegakkan aturan justru tergelincir menjadi persoalan etika dan hukum.
Keputusan mengembalikan Dini ke jabatannya menunjukkan sikap adil dan proporsional dari pemerintah provinsi. Ia memang perlu diingatkan agar tidak mengulang tindakan emosional, namun tak bisa disalahkan sepenuhnya karena konteksnya penegakan disiplin. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak di dunia pendidikan. Bagi siswa, bahwa aturan sekolah bukan formalitas belaka dan setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Bagi guru dan kepala sekolah, bahwa ketegasan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Dan bagi publik, bahwa konflik seperti ini seharusnya disikapi dengan kepala dingin tanpa penghakiman sepihak. Kasus Cimarga akhirnya menunjukkan pentingnya keseimbangan antara disiplin dan empati. Demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan manusiawi. Yuk, dukung disiplin di sekolah tapi tanpa kekerasan!
