Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bikin heboh karena bilang Indonesia bakal rebut posisi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lah… emang bisa ya? Masalah HAM di Indonesia aja masih numpuk kayak cucian. Pigai ngomong ini pas Hari HAM Sedunia ke-77, tanggal 10 Desember. Di momen itu, dia ngangkat visi strategis biar Indonesia bisa mimpin Dewan HAM PBB.
Buat yang belum tahu, Dewan HAM PBB itu badan internasional yang ngurus promosi dan perlindungan HAM seluruh dunia. Indonesia sendiri udah jadi anggota Dewan HAM buat periode 2024–2026. Nah, posisi Presiden Dewan HAM itu pimpinan sidangnya, yang nge-set agenda dan arah kebijakan. “Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai. Dia bilang posisi ini penting biar Indonesia bisa bikin banyak kebijakan HAM baru.
Soal korupsi, lingkungan, pemilu, pembangunan, dan lain-lain. Menurut Pigai, ini bagian dari rencana menuju Indonesia Emas 2045. Katanya, lima tahun pertama fokus perbaikan HAM: yang rusak diperbaiki, yang bagus dipertahanin, yang belum ada dibangun. Lalu lima tahun berikutnya akselerasi, habis itu memengaruhi kawasan, baru tahun terakhir memimpin dunia. “Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” tambahnya. Dia bilang peradaban baru harus dibangun dengan mengarusutamakan HAM dalam semua aspek kehidupan.
Oke sih visinya… tapi netizen langsung ngegas. “Pace…ko bicara terlalu jauh itu, bagaimana bisa di Indonesia saja satu bulan 4 Gereja ditutup Pace, menteri diam seribu bahasa” tulis seorang netizen. “Menteri HAM yang tak paham dengan kondisi HAM di negaranya” tulis netizen lain. “Yuk disetarakan HAM dan toleransi antarumat beragamanya yuk. Ijin bangun gereja dipermudah diseluruh Indonesia yuk” tulis yang lain.
Sebenarnya ambisi Pigai buat main di level global bagus-bagus aja. Tapi yaaa… PR HAM kita masih bejibun. Contohnya, konflik Papua 2021 yang bikin ribuan warga sipil ngungsi karena baku tembak. Masih tahun 2021, bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar juga dipandang sebagai kegagalan negara melindungi warga. Tahun 2022, tragedi Kanjuruhan tewaskan 131 orang—banyak karena gas air mata polisi. 2022 juga dipenuhi kasus kekerasan di Papua: Haruku, Nogolait, Timika, warga sipil kena dampak konflik. Tahun 2023, Komnas HAM terima 5.301 aduan pelanggaran HAM. Setara Institute catat 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2023. 2023 juga ada aksi mahasiswa Aceh yang menyerang pengungsi Rohingya, yang infonya pelanggaran HAM pada kelompok rentan. Tahun 2024, Komnas HAM catat 2.305 dugaan pelanggaran HAM.
LSM-LSM ngumumin deretan persekusi ibadah: gereja digeruduk, rumah pendeta dipaksa berhenti ibadah. Organisasi Imparsial mencatat 23 pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2024. Tahun 2025, Amnesty International mencatat 104 serangan ke pembela HAM di paruh pertama tahun. Sepanjang Januari–November 2025, Komnas HAM terima 2.650 aduan pelanggaran HAM. Demo besar Agustus–September 2025 juga makan korban jiwa, orang hilang, dan kritik keras soal tindakan aparat. Laporan Wikipedia mencatat bentrokan di kampus (UNISBA & UNPAS) dengan penggunaan gas air mata, penahanan, dan cedera sehingga mendapatkan kecaman dari kelompok HAM. Organisasi independen internasional USCIRF masih naro Indonesia di daftar pantau karena diskriminasi minoritas agama.
Intinya? Persoalan HAM masih seabrek-abrek. Makanya publik bilang: beresin dulu dalam negeri sebelum ngomong mau pimpin dunia. Kalau mau tampil kuat di panggung global, standar HAM di negara sendiri harus rapi dulu dong. Jadi langkah paling elegan buat Pigai sekarang adalah fokus menyelesaikan kasus-kasus yang gantung, memperbaiki sistem, dan ngasih perlindungan nyata ke minoritas & kelompok rentan. Biar kalau nanti Indonesia beneran rebut kursi Presiden Dewan HAM PBB, dunia juga ngeliat kita udah layak, bukan sekadar ngaku-ngaku. Yuk jadi menteri yang benar-benar memahami kondisi riil di tanah air!
KATEGORI: SOLIDARITAS SOSIAL
