Jakarta, PIS – Protes terhadap langkah Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang menyegel Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) terus disuarakan. Salah satunya dari Sekretaris Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henrek Lokra.
Pendeta Henrek bilang langkah Bupati Purwakarta sangat diskriminatif dan tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. Katanya, Bupati Purwakarta seharusnya memfasilitasi pengurusan perizinan, bukan malah menutup gereja. Apalagi keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan riil masyarakat.
Karena itu, dia minta Presiden Jokowi memberikan teguran keras kepada Bupati Purwakarta. Itu karena Bupati Purwakarta tidak menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat dalam membina kerukunan antar umat beragama. Pendeta Henrek juga mendesak Bupati Purwakarta mengeluarkan izin sementara bagi Jemaat GKPS agar bisa beribadah dengan aman dan nyaman.
Sedikit info ya, minggu lalu Bupati Purwakarta menyegel GKPS. Itu dilakukan setelah adanya tuntutan dari beberapa kelompok yang menolak keberadaan gereja di sana. Bupati Purwakarta bilang penutupan itu karena gereja tidak memiliki perizinan yang sah. Dia juga bilang penutupan itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan berbagai pihak seperti MUI, FKUB dan lain-lain.
Praktek penutupan rumah ibadah jadi salah satu ancaman nyata bagi keberagaman kita. Sedihnya, praktek itu sering didukung kepala daerah yang lebih memilih mengakomodasi aspirasi kelompok intoleran ketimbang pasang badan untuk menegakkan konstitusi.
Mudah-mudahan teguran keras benar-benar diberikan Presiden Jokowi kepada Bupati Purwakarta. Agar ada efek jera kepada kepala daerah yang diskriminatif dan melanggar HAM. Stop halangi warga beribadah!
