TikTok bakal ditutup di Indonesia? Emang masalahnya apa? Jadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, berencana bakal nutup TikTok di Indonesia. Tiktok, kata dia, dianggap memonopoli bisnis melalui salah satu fiturnya, yaitu Tiktok Shop. Dia menolak TikTok menjalankan bisnis medsos dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia.
TikTok, katanya, harusnya fokus di sosial media, jangan merembet ke dunia bisnis. Perilaku konsumsi masyarakat, kata Teten, sering diarahin dan dipengaruhi sosmed. Masalahnya, TikTok memonopoli bisnis mulai dari medsosnya, sistem pembayaran, sampai logistiknya. Ini jelas bakal bikin rugi pedagang kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, Teten bilang perlu adanya pemisahan bisnis medsos dan e-commerce di TikTok.
Ritel luar negeri, katanya, nggak boleh langsung jualan ke konsumen. Mereka harus lewat prosedur impor kayak biasa, baru bisa jual barangnya di pasar dalam negeri. Rencana itu direspons Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, bilang belum ada pembicaraan soal rencana itu. Yang jelas, Kemenkominfo emang ditugasin meregulasi yang terkait dengan ruang digital, termasuk izin dan registrasi e-commerce dan social commerce.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, bilang bakal mengatur soal social commerce TikTok Shop. Saat ini pemerintah melalui Kemendag lagi merevisi peraturan soal social commerce, termasuk social commerce TikTok. Btw, kabar rencana penutupan TikTok karena monopoli bisnis ini menuai pro dan kontra. Nggak sedikit netizen yang setuju karena TikTok mengundang banyak mudharat dan ngasih dampak buruk buat generasi muda. Tapiii, banyak juga yang nggak setuju karena TikTok juga bisa ngasih informasi yang bermanfaat.
Kami di PIS, nggak setuju TikTok ditutup. TikTok adalah salah satu medsos yang menyumbang banyak penonton konten-konten PIS. Tapi kalo Tiktok Shop dianggap bikin rugi pelaku UMKM, kami setuju untuk meregulasinya. Apapun keputusan yang dihasilkan, kita berharap itu kebijakan yang win-win solution.
