Jawa Tengah mewacanakan sekolah 6 hari untuk SMA/SMK mulai Januari 2026. Wacana ini disampaikan Wagub Taj Yasin setelah evaluasi kebijakan 5 hari sekolah. Awalnya, 5 hari sekolah dibuat agar siswa punya waktu dengan keluarga. Tapi banyak orang tua bekerja sampai Sabtu bahkan Minggu. Yasin menilai ada satu hari ketika anak tidak diawasi orang tua. Kebijakan 6 hari diharapkan mengurangi risiko anak terpapar hal negatif. Keputusan tetap menunggu kajian pakar, akademisi, dan dewan. Target utamanya SMA/SMK, tapi bisa meluas ke PAUD–SMP jika daerah mengikuti.
Respons publik terbelah: sebagian setuju, sebagian menolak keras. Penolakan muncul lewat petisi Change.org oleh Alfariz Hadi, ditandatangani lebih dari 25 ribu orang. Alfariz menilai sistem 5 hari memberi manfaat besar bagi fisik dan mental siswa. Dua hari libur memberi ruang istirahat, rekreasi, dan quality time keluarga. Enam hari sekolah dianggap tidak efisien dan menambah tekanan. Banyak siswa SMA/SMK sudah merasa terbebani, sehingga ritme 6 hari makin melelahkan. Alfariz meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini.
PGRI Jateng juga menolak karena 5 hari dianggap sudah sesuai kebutuhan keluarga, guru, dan ekonomi. Dua hari libur membantu anak bersosialisasi dan guru mengembangkan kompetensi. Sementara itu, PGSI Demak dan PGRI Blora mendukung 6 hari sekolah. PGSI Demak menilai 5 hari menyulitkan santri SMA/SMK yang ikut kegiatan pesantren. Banyak santri tidak bisa mengikuti aktivitas pesantren karena waktu sekolah terlalu panjang. PGRI Blora menilai 5 hari ada plus minus: bagus untuk family time, tapi sulit untuk keluarga pekerja Sabtu. Terkait penolakan, Yasin menegaskan kebijakan belum final. Disdikbud Jateng menilai 6 hari bisa membuat jam belajar per hari lebih pendek dan efisien.
Sistem 6 hari sebenarnya lama dipakai Indonesia dari era Orde Baru sampai 2016. Senin–Sabtu sekolah, dengan Sabtu untuk kegiatan agama, ekskul, atau upacara. Tahun 2017–2018, pemerintah mulai mendorong 5 hari sekolah. Pemicu utamanya PP 19/2017: beban kerja guru 40 jam/minggu. Jika dipadatkan 5 hari, jam kerja guru selaras dengan ASN lain. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) juga butuh hari sekolah panjang tetapi libur dua hari. Alasan lain: efisiensi administrasi dan ritme keluarga modern yang libur Sabtu–Minggu. Jateng pun ikut beralih bertahap ke sistem 5 hari. Sekarang wacana 6 hari muncul lagi karena dinamika kebutuhan daerah.
Kelebihan 5 hari: kesehatan mental lebih baik, siswa punya waktu pemulihan, dan kualitas keluarga meningkat. Banyak sekolah memusatkan ekskul, kegiatan agama, olahraga, atau P5 pada hari Jumat. Guru lebih leluasa menyiapkan RPP, evaluasi, dan pengembangan diri. Kelemahan 5 hari: jam harian terlalu panjang, siswa cepat lelah, dan keluarga pekerja Sabtu kesulitan mengawasi anak. 5 hari juga kurang cocok untuk SMK yang butuh jam praktik lebih panjang.
Kelebihan 6 hari: beban harian lebih ringan dan kegiatan non-akademik bisa dialihkan ke Sabtu. Cocok untuk SMK karena praktik bisa dipisah agar tidak menumpuk. Anak lebih terawasi karena waktu kosong berkurang. Kelemahan 6 hari: risiko burnout meningkat, waktu keluarga berkurang, biaya transportasi naik, dan guru makin lelah. Tidak ada sistem yang ideal untuk semua kondisi keluarga dan sekolah.
Jika tetap 5 hari, solusinya: kurangi jam tatap muka harian, pakai blended learning, dan beri jeda terstruktur. Jika kembali 6 hari, Sabtu jangan diisi pelajaran inti, hanya ekskul, proyek, karakter, atau magang. Pemerintah perlu subsidi transportasi dan penyesuaian jam guru agar tidak kelelahan. Akhirnya, inti persoalan bukan jumlah hari sekolah, tapi kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Anda lebih setuju sekolah 5 hari atau 6 hari? Coba komen di bawah ya!
