Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bikin gebrakan soal tawuran. Dia mengusulkan pemberian sanksi tegas buat pelajar yang terlibat tawuran. Sanksi yang diusulkannya adalah blacklist pelajar itu di perguruan tinggi. “Saya akan usulkan ke sekolah agar anak-anak bandel itu dikasih blacklist,” ucapnya pada 29 Juli lalu.
Dengan begitu, para pelajar yang masih terlibat tawuran bakal susah lanjut kuliah. Bukan cuma di Bogor, tapi juga berlaku ke kampus-kampus di luar Bogor. Dedie bilang, sanksi itu buat ngasih efek jera ke para pelajar yang masih aja terlibat tawuran. Menurutnya, hukuman buat mereka selama ini belum cukup bikin kapok. Karena itu, diperlukan sanksi yang tegas.
Dia juga menyoroti pentingnya peran sekolah dalam mendidik para pelajar supaya fokus belajar dan menjauhi tindakan kriminal. “Sekarang, ada pelajar kan merasa hebat, melakukan kejahatan, atau potensi kriminal,” katanya. “Mereka seolah-olah bangga. Selama tidak ada reward and punishment ya akan seperti biasa saja,” lanjutnya. Menurutnya, pelajar seharusnya menjaga nama baik sekolah masing-masing, bukan justru mencorengnya dengan perilaku menyimpang.
Tawuran udah jadi masalah klasik di Bogor. Pada 11 Mei 2024, 6 orang diamankan polisi usai terlibat tawuran. Dua bilah celurit dan sebilah pedang disita sebagai barang bukti. Pada 5 Juni 2024 terjadi tawuran yang menelan korban luka berat. Belasan pelajar SMK diamankan polisi. Pada 26 Februari 2024 seorang pelajar tewas akibat luka bacok di bagian leher. Pada 4 Juli 2024 dua warga terluka akibat lemparan batu dan sajam dalam tawuran. Pada 24 Maret 2024 enam pemuda diamankan saat hendak melakukan tawuran. Golok dan celurit disita sebagai barang bukti.
Pertanyaannya, apakah langkah blacklist buat para pelajar yang terlibat tawuran ini solusi atau malah nyebabin masalah baru? Soalnya, nggak semua anak tawuran itu pure “bandel dari sananya”. Kadang ada faktor lingkungan. Atau masalah keluarga. Bahkan ada yang cuma ikut-ikutan. Kalau mereka di-blacklist, itu artinya kesempatan kedua mereka buat melanjutkan pendidikan langsung ketutup. Mereka bakal sulit banget diterima jadi mahasiswa. Padahal, banyak cerita anak “nakal” yang berubah jadi sukses karena dikasih kesempatan lagi. Kita nggak mau dong kehilangan potensi anak-anak ini cuma gara-gara mereka salah langkah sekali.
Tapi di sisi lain, kita bisa pahami langkah yang diambil walikota. Dia mungkin pengen nyentil mental para pelajar itu biar mikir panjang sebelum ikut tawuran. Karena kalau konsekuensinya gede, biasanya orang akan mikir dua kali. Cuma, efek jera itu nggak selalu datang dari hukuman. Kadang datangnya dari bimbingan. Edukasi, konseling, bahkan program pembinaan. Semua itu bisa jadi alternatif.
Kalau akses pendidikan para pelajar itu “dipotong”, apa mereka nggak makin nyasar? Dunia kerja juga jadi susah dimasukin kalau mereka nggak punya ijazah kuliah. Dan kalau mereka merasa dunia udah mentok, kita khawatir justru bakal muncul masalah sosial baru. Jadi, ide blacklist ini tricky banget. Harus jelas mekanisme, batasan, dan kesempatan rehabilitasinya. Kalau enggak, ini bisa jadi kayak “vonis seumur hidup” buat anak yang salah langkah di masa remaja.
Anak muda butuh dididik, bukan cuma dihukum. Karena kalau akar masalahnya nggak diberesin, blacklist nggak akan nyelesaikan masalah. Yang ada, kita cuma pindahin masalah dari sekolah ke jalanan. Kita cuma pindahin masalah hari ini ke masa mendatang.
Hukuman tegas itu perlu, tapi jangan sampai menutup semua pintu masa depan para pelajar yang tersesat ini. Pendidikan harusnya jadi alat memperbaiki, bukan memutus masa depan. Yuk, hadirkan solusi tawuran di kalangan pelajar yang lebih baik.
