Emang kebangetan sih kelakuan anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatra Utara ini. Namanya Muhammad Rizki Rifai, dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Masih muda, baru 28 tahun, mewakili Dapil Langkat 1. Bukannya kerja buat rakyat, eh malah kepergok pesta di atas kapal mewah di Danau Toba. Di video yang diunggah akun Instagram @rickyfebriyan, kelihatan dia dan beberapa orang lagi asyik joget dan minum di atas kapal. Rekamannya langsung viral dan bikin netizen geram. Banyak yang bilang kelakuan kayak gitu nggak pantas banget buat seorang wakil rakyat. “Kerja bercanda, gaji serius. Menyala wakil rakyat🔥” tulis salah satu komentar. “Yakin kayak gini bentukan wakil rakyat?” timpal netizen lain. “Capek lihat kelakuan pejabat di negeri ini,” tambah yang lain.
Akhirnya, pada 31 Oktober, Rizki buka suara. Katanya, acara itu digelar Sabtu, 20 September, dan dia langsung pulang malam itu juga. Dia mengaku hadir karena undangan resmi dari pihak IQOS. Menurut Rizki, itu cuma kegiatan komunitas IQOS tempat dia jadi member. Btw, IQOS itu sebenarnya merek rokok elektrik (heat-not-burn) milik perusahaan Philip Morris International (PMI), produsen rokok besar dunia. Tapi karena produk ini punya komunitas pengguna resmi alias semacam user club, kadang mereka bikin event eksklusif bareng para “member”. Kayak gathering, party, atau peluncuran produk baru, dengan gaya lifestyle mewah. Nah, komunitas itulah yang disebut “komunitas IQOS”. Jadi acara ini bukan acara dinas atau kegiatan DPRD. Semua biaya ditanggung penyelenggara, katanya. Jadi nggak ada uang pribadi atau uang rakyat yang keluar.
Tapi tunggu dulu—meski nggak pake uang rakyat, dia tetap wakil rakyat. Dan gajinya jelas dari uang publik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, anggota DPRD kabupaten dapet gaji pokok dan berbagai tunjangan. Termasuk tunjangan keluarga, beras, jabatan, komunikasi intensif, alat kelengkapan, uang paket, reses, perumahan, dan transportasi. Totalnya bisa sampai Rp41 juta sampai Rp42 juta per bulan. Tapi nominalnya beda-beda, tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah, dikutip dari Medanbisnisdaily.com, anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019–2024 gajinya sekitar Rp30 juta. Itu belum termasuk biaya kunjungan kerja, bimbingan teknis, dan studi banding dalam maupun luar daerah. Jadi, penghasilannya jauh di atas rata-rata warga Langkat. Padahal rakyatnya hidup dengan UMR sekitar tiga juta rupiah. Tingkat kemiskinan juga masih di atas 8 persen.
Jadi pesta mewah di tengah kondisi kayak gini jelas bikin publik geram. Masalahnya bukan pesta itu sendiri, tapi soal rasa empati dan kepekaan moral. Karena setiap tindakan pejabat publik itu selalu dilihat rakyat. Gimana publik mau percaya kalau wakilnya malah asyik bersenang-senang pas rakyatnya lagi susah? Di politik, simbol itu lebih kuat dari klarifikasi. Sekali ada kelakuan kayak gini, yang rusak bukan cuma citra pribadi. Tapi juga nama lembaga DPRD secara keseluruhan. Kalimat “nggak pake uang rakyat” jadi nggak berarti, karena semua pejabat digaji dari uang rakyat.
Di sisi lain, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, udah tegas ngingetin kadernya. Lewat maklumat 30 Agustus, Zulhas minta seluruh kader PAN hidup sederhana, rendah hati, dan nggak bergaya hidup mewah. Apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang lagi susah. Termasuk anggota DPR dan DPRD. Bahkan Zulhas bilang, siapa pun yang melanggar bisa dievaluasi jabatannya. Harusnya teguran kayak gini nggak cuma berhenti di omongan. PAN perlu berani bertindak tegas, kasih contoh nyata. Misalnya, audit gaya hidup dan beri sanksi bagi yang kelewatan. Biar publik lihat partai serius menjaga moral wakilnya.
Rizki mungkin nggak melanggar hukum secara langsung. Tapi pesta mewah di tengah kemiskinan rakyat itu bentuk buta hati yang nggak bisa dibenarkan. Karena jadi wakil rakyat bukan cuma soal jabatan, tapi soal rasa. Kalau nggak bisa ngerasain apa yang rakyat rasain, buat apa duduk di kursi rakyat? Yuk, jadi pejabat yang peka, punya empati, dan sadar diri!
