Jakarta, PIS – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, saat ini lagi merevisi syarat pendirian rumah ibadah. Tapi, langkah terobosan itu dikritik MUI. Jadi, Gus Yaqut ingin mengubah syarat pendirian rumah ibadah jadi lebih mudah.
Sebelumnya, aturan pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Dalam aturan itu, izin pendirian rumah ibadah akan diberikan bila memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya, kalo udah dapat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kabupaten/kota dan Kementerian Agama. Nah, dalam revisi yang sedang dilakukan, rekomendasi cukup dari Kementerian Agama.
Rekomendasi FKUB nggak diperlukan lagi. Inilah titik masuk kritik MUI Pusat. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, bilang majelis setiap agama di Indonesia udah bikin rambu-rambu biar masyarakat hidup tenang.
Dia khawatir kalau Gus Yaqut bersikeras dengan rencana itu, akan memicu kegaduhan dan tindak kekerasan di masyarakat. Kritik juga datang dari pengurus MUI lainnya, Cholil Nafis. Kata dia, syarat pendirian rumah ibadah harus melibatkan tokoh agama.
Dengan begitu, katanya, kerukunan kuat secara struktur dan kultural. Cholil khawatir kalau hanya rekomendasi pemerintah, mudah memicu konflik. Kekhawatiran MUI itu nampak berlebihan.
Kan yang dikurangi dari revisi itu hanya satu dari 4 tugas pokok FKUB, yaitu memberikan rekomendasi. Adapun tugas FKUB lain sebagai salah satu stakeholder yang menjaga kerukunan umat beragama, sama sekali nggak dikurangi.
Di sisi lain, MUI kayaknya menutup mata dengan rekam jejak FKUB selama ini. FKUB sering kali nggak berupaya jadi penengah yang adil ketika muncul konflik rumah ibadah. Bahkan, FKUB justru nampak satu suara dengan kelompok intoleran yang makin mempersulit umat beragama minoritas untuk beribadah.
Itu, misalnya, terlihat dari sikap FKUB Cilegon soal penolakan pendirian gereja. Atau sikap FKUB Bireuen soal penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Yuk, kita dukung langkah Gus Yaqut!
