Markas FPI di Megamendung, Bogor kabarnya bakal dibongkar karena merugikan masyarakat. Ini wacana yang lagi beredar sebagai tindak lanjut dari aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi kan lagi jadi sorotan karena kebijakan tegasnya soal pembersihan lahan ilegal. Masalahnya, selain ilegal, lahan-lahan yang dipakai untuk tempat wisata jadi mengurangi wilayah resapan air. Ini akhirnya berimbas pada bencana banjir seperti beberapa waktu lalu, baik di Bekasi maupun sekitarnya.
Nah, Dedi kabarnya juga bakal bongkar Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Bogor milik Rizieq Shihab. Sebenernya, lahan ini udah bermasalah dari lama. Lahan pesantren ini kabarnya berdiri di atas tanah yang diklaim masih milik PTPN VIII berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah. Tapi pihak pesantren bersikeras kalau mereka memperoleh lahan ini dari petani sekitar yang sebelumnya mengelola tanah itu. Rizieq sendiri berpacu pada UU Agraria untuk membenarkan aksinya. “Kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat” ucap Rizieq. “Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun!” lanjutnya.
PTPN VIII sempat melayangkan somasi ke pihak pesantren pada tahun 2020, meminta lahan dikosongkan. Tapi, pihak Habib Rizieq menolak, dengan alasan bahwa HGU atas tanah itu sudah dibatalkan lewat putusan kasasi yang inkrah. Sampai sekarang, masalah ini masih jadi perdebatan hukum dan belum ada keputusan final yang benar-benar jelas. Tapi lahan itu akhirnya bermasalah lagi karena dianggap berdiri diatas wilayah yang ngurangin intensitas resapan air di Jawa Barat. Awalnya, pihak Rizieq menolak wacana pembongkaran itu. Tapi anehnya, sekarang mereka melunak dengan prasyarat tertentu. “Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat” ucap kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar.
Tindakan Dedi ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai langkah penting buat menjaga lingkungan. Tapi ada juga yang curiga kalau ini ada muatan politisnya, mengingat posisi Habib Rizieq dan FPI yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah. Bahkan saking gak senangnya, pendukung FPI nganggep Dedi itu musyrik dan harus diusir dari Jawa Barat. Sampai sekarang, belum ada eksekusi resmi terhadap Markaz Syariah. Tapi melihat sikap tegas Dedi, kemungkinan besar tetap bakal dijalankan. Di sisi lain, pihak pesantren bisa aja menggugat balik kalau merasa punya dasar hukum kuat.
Tapi kalau lahan itu memang melanggar aturan dan membahayakan lingkungan, penertiban adalah langkah yang masuk akal. Pembangunan perumahan, industri dan destinasi wisata yang dinilai ugal-ugalan emang harus dihentikan daripada berujung bencana. Dengan berkurangnya lahan hijau, air hujan nggak bisa terserap sempurna ke tanah. Alhasil langsung mengalir ke sungai dan beresiko banjir lagi. Tempat wisata Hibis Fantasy yang luasnya sampai 11 ribu m2 udah jadi contoh yang dibongkar dan buktiin kalo Dedi gak main-main. Ini bukan soal politik semata. Ini soal keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Dedi berani ambil langkah tegas buat kepentingan masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang.
Jadi, Anda setuju sama kebijakan Dedi ini atau malah pro sama Rizieq Shihab?
