Nasib Irene Sokoy sungguh menyedihkan. Irene dan bayinya meninggal saat akan melahirkan karena ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Irene berasal dari Kensio, Distrik Sentani, wilayah dengan fasilitas kesehatan terbatas.
Peristiwa terjadi saat Irene mengalami kontraksi pada Minggu siang, 16 November. Keluarga membawa Irene ke RSUD Yowari menggunakan speedboat karena kampungnya tidak memiliki fasilitas memadai. Jarak tempuh sekitar 30 km, memakan waktu 30–40 menit.
Setibanya di RSUD Yowari sekitar jam 3 sore WIT, pembukaan Irene sudah 5 cm. Pada jam 8 malam, air ketuban pecah, tapi detak jantung janin menurun drastis. Dokter menyarankan operasi, namun tidak ada dokter kandungan yang bertugas saat itu. Irene dirujuk ke RS Dian Harapan Waena; keluarga semakin panik karena kondisinya melemah.
Baru jam 1.22 dini hari 17 November, ambulans tiba dan membawa Irene ke RS Dian. Staf rumah sakit memastikan biaya ditanggung BPJS kelas 3, tapi ruang penuh sehingga Irene tetap tidak bisa dirawat. Irene kemudian dirujuk ke RSUD Abepura; ruang operasi sedang direnovasi sehingga tidak bisa ditangani. RSUD Abepura merujuk Irene lagi ke RS Bhayangkara Jayapura.
Sesampainya di RS Bhayangkara, pihak rumah sakit meminta uang muka 4 juta rupiah agar tindakan medis dilakukan. Kondisi Irene sudah darurat, tetapi pemeriksaan medis tidak dilakukan karena tidak ada uang. Keluarga melanjutkan perjalanan ke RS Dok II Jayapura, tapi kondisi Irene semakin memburuk. Permintaan sopir ambulans untuk memutar balik ke RS Bhayangkara terlambat; Irene meninggal sekitar jam 5 WIT, 17 November. Beliau dimakamkan di kampung halamannya pada 19 November. Kasus ini akhirnya viral dan menjadi perhatian publik.
Eh setelah viral, baru deh pemerintah pusat dan daerah bergerak. Gubernur Papua mengultimatum semua fasilitas kesehatan agar tidak menolak pasien, termasuk yang tidak mampu secara finansial, dengan ancaman sanksi tegas. Polda Papua membentuk Tim Investigasi Khusus untuk menelusuri SOP yang dijalankan tenaga medis. Kemenkes ikut menyelidiki dan menegaskan akan menindak jika terbukti menolak pasien. Peringatan Menteri Kesehatan jelas: RS tidak boleh menolak pasien. Pemuda Katolik Komda Papua Tengah meminta Menteri Hukum dan HAM turun tangan; kasus ini dinilai sebagai pelanggaran HAM berat.
Kasus Irene mencerminkan kegagalan sistem kesehatan di tingkat daerah maupun nasional, bukan sekadar persoalan individual. Penolakan beruntun menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana nyawa bisa diabaikan hanya karena keterbatasan fasilitas atau kemampuan finansial?
Secara hukum, menolak pasien darurat melanggar UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 32 ayat 1) dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Pasien Darurat. Tindakan ini juga berpotensi melanggar UU Kesehatan dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional karena pasien BPJS kelas 3 berhak mendapatkan layanan. Dari perspektif HAM, kasus ini dapat dikategorikan pelanggaran hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Kritik paling tajam tertuju pada birokrasi rumah sakit. Mulai dari permintaan uang muka, renovasi ruang operasi tanpa sistem rujukan darurat, dan keterbatasan kapasitas.
Fakta pemerintah baru bergerak setelah kasus viral menandakan pengawasan masih reaktif, bukan proaktif. Harus ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek seperti SOP darurat diperketat, transportasi dan rujukan medis diperkuat, sanksi tegas bagi rumah sakit yang mengabaikan SOP. Serta peningkatan kapasitas rumah sakit termasuk dokter spesialis di daerah terpencil. Jangka panjangnya: sistem kesehatan proaktif dengan monitoring real-time kapasitas faskes, pelatihan tenaga medis. Dan pemberian dana insentif agar rumah sakit tidak menolak pasien karena masalah finansial.
Kematian Irene harus menjadi momentum reformasi agar tragedi serupa tidak terulang. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting, dan hak hidup serta kesehatan selalu diutamakan. Selamat jalan, Mama Irene dan sang jabang bayi… Perbaiki birokrasi kesehatan di Indonesia!
